[caption id="attachment_364937" align="aligncenter" width="624" caption="Ruang Rapat Dewan Perwakilan Rakyat terlihat sepi (KOMPAS.com)"][/caption]
Apakah 560 orang anggota DPR-RI periode 2014-2019 yang baru dilantik (1/10/2014), dan juga anggota DPR-RI periode sebelumnya, benar merupakan representasi rakyat Indonesia?
Secara sederhana, pertanyaan sosiologis ini dapat dijawab dengan memeriksa dari lapisan atau kelas sosial mana anggota DPR-RI itu berasal, dan tindakan sosial apa yang telah mereka lakukan dalam statusnya sebagai anggota DPR.
Kelompok Elit
Secara sosiologis, DPR RI jelas bukan representasi masyarakat Indonesia. Mereka tidak berasal dari lapisan sosial mayoritas dalam masyarakat Indonesia, yaitu petani dan pekerja industri, tapi datang dari kelas minoritas elit sosial yang sudah mapan.
Itu terbukti dari data komposisi anggota DPR-RI menurut latar belakang pekerjaan/profesi sebelumnya. Untuk DPR-RI periode 2009-2014, dua kelompok mayoritas anggota berasal dari kelas pengusaha swasta (50.0%) dan kalangan anggota DPR/DPRD/DPD periode sebelumnya (32.9%). Lalu menyusul dari kalangan akademisi/dosen/guru (4.8%), golongan PNS/BUMN/pensiunan (2.9%), mantan menteri/kepala daerah/wakil kepala daerah (2.7%), kelompok selebriti (1.8%), dan pensiunan TNI/Polri (1.3%). Sisanya (3.6%) datang dari ragam latar pekerjaan lainnya (data Kompas).
Komposisi anggota DPR-RI periode 2014-2019 agak berubah dalam hal proporsi, tapi asal-usul kelas atau golongan sosialnya tetap sama. Untuk periode ini dua kelompok mayoritas bertukar tempat yaitu kalangan anggota DPR/DPRD/DPD periode sebelumnya(40.5%) mengungguli jumlah kelas pengusaha swasta (36.2%). Selanjutnya adalah mantan menteri/kepala daerah/wakil kepala daerah (5.0%), kalangan akademis/dosen/guru (3.9%), golongan PNS/BUMN/pensiunan (2.1%), kelompok selebriti (1.4%), dan pensiunan TNI/Polri (0.7%). Selebihnya (10.2%) berasal dari ragam latar profesi lainnya.
Data tersebut dengan gamblang menunjukkan bahwa anggota DPR-RI berasal dari kelas elit sosial yang sudah mapan baik secara ekonomi, politik, dan budaya. Sejak awal, mereka adalah kelas sosial yang menguasai bagian terbesar dari sumber-sumber kekuatan sosial (social power). Mereka kaya, berkuasa, dan terkenal. Bandingkan dengan mayoritas rakyat, yang katanya mereka wakili, yang miskin, terpinggir, dan terlupakan.
Jadi, mengatakan DPR-RI representasi rakyat Indonesia, jelas adalah retorika politik semata, atau lebih tepatnya suatu "kebohongan publik". Jelas, lembaga ini adalah representasi kelompok elit sosial Indonesia, sekaligus representasi partai-partai politik.
Memang benar anggota DPR-RI dipilih langsung oleh rakyat. Tapi, dalam prakteknya, keterpilihan mereka sebagai anggota DPR-RI itu bukanlah legitimasi representasi, melainkan semata justifikasi untuk karir atau profesi "baru" mereka di parlemen.
Kepentingan Elitis
