Revolusi Demokrasi: Ketika Desa Belajar Menjadi Kota

Tapi bukan hanya partai. Lembaga-lembaga masyarakat sipil dalam rupa LSM dan Ormas juga membanjiri desa. Mereka masuk desa di atas alas demokrasi demi demokratisasi.

Apa yang dibawakan parpol dan LSM/ormas ke desa sejatinya adalah gagasan demokrasi liberal ala kota. Itu artinya, orang kota datang mengajari orang desa berdemokrasi. 

Itu dari satu sisi. Dari sisi lain, orang desa juga belajar demokrasi kota secara otodidak melalui proses migrasi sirkuler desa-kota. Mereka menonton ekspresi demokrasi perkotaan, antara lain model-model "parlemen jalanan". 

Setelah sejak 1970 (atau tahun-tahun awal Orde Baru) desa diajari atau belajar menjadi kota, maka kini bisa disaksikan hasilnya.

Pertama, di bidang ekonomi, desa sudah mengadopsi moda produksi kapitalisme ala kota, sehingga sudah siap melayani kepentingan kota (pangan, papan) dan menjadi pasar bagi kota (sandang, dan produk industri lainnya).  Kelembagaan ekonomi desa, semacam KUD dan BUMDes, tampil sebagai tanfan-tangan kapitalisme.

Kedua, di bidang budaya, desa telah menjadi duplikat periferal bagi kota. Unsur-unsur budaya kota -- sikap, tindakan, dan sarana benda -- kini telah  mewarnai kehidupan sosial pedesaan.

Ketiga, di bidang politik, model demokrasi terkendali sudah memudar, digantikan oleh midel demokrasi semi-liberal ala artikulasi dokrasi perkotaan. Hak menyatakan pendapat kini tak hanya lewat DPR dan pers saja, tapi juga lewat "parlemen jalanan" semacam demonstrasi atau unjuk rasa.

Jadi, bila hari-hari ini kita disuguhi dengan unjuk rasa besar-besaran kades dan aparat desa ke DPR Senayan, dan mungkin nanti juga LMD dan LPMD, maka terimalah itu sebagai hasil belajar desa menjadi kota.

Sebelum itu, sudah kerap juga terjadi kelompok-kelompok masyarakat desa unjuk rasa ke DPRD dan DPR RI. Lazimnya diorganisir oleh LSM atau Ormas pro-demokrasi.

Tak ada yang perlu dipersalahkan di situ. Itu adalah buah  sejarah politik pembangunan Indonesia sejak Orde Baru sampai sekarang. Bukan salah kota mengajari desa, dan bukan salah desa pula belajar menjadi desa.

Pilihan paradigma modernisasi untuk pembangunan nasional telah menarik garis linier bagi desa untuk menjadi kota. Garis linier yang, disadari atau tidak,  bahkan dikukuhkan dengan UU Nomor 6/2014 tentang Desa.