Rakyat Indonesia, Jangan Takut Mengritik Penguasa

Jika benar Kwik Kian Gie menjadi takut mengritik pemerintah karena jeri diodal-adil warganet pendengung (buzzers), maka ada baiknya dia tidak bermain di ranah medsos.  Fokus saja menyampaikan kritik kepada rezim lewat media konvensional. Bukankah, menurut pengakuannya, media konvensional semacam koran cetak lebih terbuka menyalurkan kritik kerasnya? [1]

Saya pikir Kwik, atau siapapun yang yang memosisikan diri sebagai pengritik, harus bisa menerima fakta dan konsekuensi pembelahan sosial warganet ke dalam dua kubu besar.  Kubu pro-penguasa (rezim) dengan banyak variannya, dan kubu pro-oposisi dengan banyak variannya.  Varian warganet yang paling galak dan ganas adalah pendengung, sering diplesetkan sebagai buzzerRp, di kedua kubu.  

BuzzerRp di kedua kubu?  Ya, mereka ada di kubu pro-penguasa dan kubu pro-oposisi, berhadapan secara diametral.  Bahkan tak mustahil ada juga buzzerRp yang berdiri di dua kubu sekaligus.  Ini bukan soal idiologi, tapi soal duit (Rp), baik yang diperoleh dari "majikan" (penguasa atau oposisi) maupun dari monetisasi akun medsos.

Maksud saya, kelompok sosial pendengung kini harus dipertimbangkan para pengritik sebagai salah satu stakeholder, entah itu terkait kritik kepada penguasa atapun kepada oposisi.  Sangat mungkin pula pendengung itu lebih galak dari majikannya: sikit-sikit lapor ke polisi.  Belum   tentu atas pesanan majikan.  Sangat mungkin atas inisiatif sendiri. Agar mendapat poin dari majikan,  atau sekurangnya bisa viral demi sohor.

Respon negatif terhadap kritik kini tak hanya datang dari pihak yang dikritik, tetapi juga dari pendukung atau pendengungnya di jalur medsos.  Hal itu berlaku dalam konteks kritik kepada baik penguasa maupun oposisi.  Tidak ada ampun dari pendengung!

Khusus terkait kritik kepada penguasa, kini berkembang satu pandangan sinikal.  Katanya, penguasa takut -- atau tipis kuping, allergi, dan sebagainya -- kepada kritik, sedikit-sedikit main lapor ke polisi.  Akibatnya, rakyat jadi takut mengritik penguasa, khawatir dipanggil atau dijemput paksa polisi.  Benarkah demikian? 

***

Agar ada kesamaan persepsi, saya mulai dari pengertian kritik.  Dalam KBBI daring (kbbi.web.id), kritik diertikan sebagai "kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya." 

Pengertian kritik menurut KBBI itu sangat longgar. Setiap kecaman atau tanggapan bisa diklaim sebagai kritik. Tak perlu ada dasar berupa uraian atau pertimbangan baik buruk.  Ujaran "pemerintah memihak pengusaha" bisa diklaim sebagai kritik, menurut pengertian itu.  Tanpa perlu mengajukan bukti berupa fakta atau data pemihakan.

Pengertian yang diberikan Merriam Webster Dictionary lebih ketat: "kritik (critique) adalah ujaran formal yang secara tipikal merujuk pada penilaian cermat, di situ seseorang memberikan pandangan tentang sesuatu."  Perhatikan frasa "penilaian cermat".  Artinya ada dasar, fakta atau data, yang valid untuk menilai sesuatu dan kemudian menyatakannya kepada pihak yang dikritik.  Lazimnya berupa "catatan atau komentar yang menyatakan ketaksetujuan."  Hal terakhir ini disebut juga sebagai kritisisme (criticism).

Satu hal kini bisa disepakati: "kritik adalah pandangan evaluatif terhadap sesuatu (a.l. keadaan, program, kebijakan, tindakan) berdasarkan fakta atau data yang valid dan relevan." Dengan pengertian ini, kita sekarang bisa mengulik -- untuk konteks Indonesia hari ini --  apakah benar penguasa takut dikritik dan rakyat takut mengritik.