Pembangunan itu pada intinya adalah pembebasan manusia dari segala bentuk penjajahan. Bebas dari penjajahan politik, ekonomi, dan budaya. Karena itu pembangunan Indonesia ditujukan pada kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya.
Artinya, secara sederhana, kehidupan politik kita bebas dari intervensi asing. Kehidupan ekonomi kita bebas dari ketergantungan sepihak pada asing. Kehidupan budaya kita bebas dari dominasi budaya asing entah itu Barat, Timur Tengah, ataupun Timur Jauh.
Pembangunan dalam arti pembebasan semacam itulah yang kini sedang disasar oleh Pemerintahan Jokowi. Itu pula yang seharusnya diikuti oleh pemerintahan di bawahnya, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Apakah Pak Anies Baswedan menjamin konsistensi arah gerak Pemda Jakarta dengan pemerintahan aras nasional kini?
Menurut hemat saya arah pembangunan Jakarta masih konsuaten dengan arah pembangunan nasional, setidaknya per dokumen APBD. Sebab kalau tidak, sudah pasti DPRD DKI dan Depdagri menolak mentah-mentah RAPBD DKI Jakarta tahun 2018. Lagi pula "state of the art" APBD Jakarta 2018 masih menggunakan buatan gubernur sebelumnya.
Yang jadi masalah sebenarnta adalah langkah-langkah "instan" Pak Anies memenuhi janji kampanyenya. Langkah-langkah itu yang terindikasi menunjukkan inkonsistensi dengan sasaran besar pembangunan yaitu pembebasan nenuju kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya.
Tafsir yang timbul kemudian, terkait pemenuhan janji kampanye itu, proses pembangunan di Jakarta kini tidak mengarah pada pembebasan melainkan pem-bablas-an.
Jelasnya sejumlah program instan Pak Anies tidak didasarkan pada rencana matang, tapu terkesan impulsif. Akibatnya, program yang dimaksudkan untuk solusi masalah itu justru menimbulkan masalah baru yang tak diperhitungkan sebelumnya. Lalu dibuatkan lagi solusi instan, yang menimbulkan masalah baru lainnya lagi. Begitu terus, bablas.
Ambil kasus relokasi PKL Jatibaru Tanah Abang dari troroar ke badan jalan, dengan cara menutup jalan raya untuk angkutan umum selain bus Transjakarta . Ini program instan, impulsif, untuk memberi ruang pada PKL dan pejalan kaki, yang tidak mengarah pada pembebasan tapi pembablasan.
Pembablasan karena selain melanggar undang-undang jalan raya, juga menutup akses pelaku ekonomi lain yaitu sopir angkot. Â Akibatnya sopir angkot demo minta keadilan, dan sampai hari ini belum ada solusinya. Selain itu di tempat lain, sebagai efek domino, para PKL mulai memenuhi trotoar yang sebelumnya terlarang untuk mereka. Alasannya, di badan jalan saja difasilitasi, masakan di troroar dilarang. Pemda Jakarta kini seolah tak berdaya menertibkan kekacauan ini. Bablas, sudah.
Kasus fasilitasi becak di area terbatas kampung/ pemukiman juga tergolong pembablasan. Hanya karena mau memenuhi kontrak politik saat kampanye, Pak Anies harus melanggar Pergub untuk memberi kesempatan pada tukang becak tetap menjalani kemiskinan. Setelah dikritik, baru muncul gagasan becak listrik dan pelatihan gowes segala. Masalahnya di sini, Pak Anies mengunci warganya pada ruang kemiskinan, bukan membebaskannya.
