Fakta politik terakhir:Pak Presiden SBY gundah dan mumet mencari solusi untuk mengembalikan suara rakyat;Pak Yusril Ihza Mahendra menyarankan Pak SBY tidak tandatangan UU Pilkada, lalu nanti Pak Jokowi mengembalikan ke DPR baru untuk dibahas kembali.
Fakta politik sebelumnya:Rakyat marah karena suaranya dirampas DPR dan diserahkan ke DPRD, untuk urusan Pilkada;Pak Presiden SBY dihujat sebagai pembohong, pengkhianat rakyat, dan “Bapak Pilkada Tak Langsung”.
Fakta politik sebelum itu:Rapat Paripurna DPR tanggal 26 September 2014, minus fraksi Partai Demokrat (PD), melalui voting, mengesahkan RUU Pilkada yang menyerahkan Pilkada kepada DPRD.
Fakta politik sebelumnya lagi:Fraksi PD yang pro-Pilkada Langsung (dengan 10 syarat) walk out dari Sidang Paripurna.
Fakta politik beberapa waktu sebelumnya lagi:Presiden SBY, yang juga Ketum PD, melalui media Youtube menyatakan dukungan untuk mempertahankan
Masalah risetnya, kalau mau dibilang “riset”:Tindakan walk outFraksi PD dari Sidang Paripurna DPR menyebabkan UU Pilkada oleh DPRD, yang bertentangan dengan kehendak rakyat, disyahkan oleh Sidang Paripurna DPR.
Pertanyaan risetnya:“Mengapa Fraksi PD melakukan walk out?
Jawaban yang bisa diberikan, sejauh ini, masih bersifat teoritis, kalau bukan spekulasi.Karena, konferensi pers PD sendiri tidak membikin terang masalah.
Terdapat sejumlah “teori” yang bisa dipertimbangkan sebagai penjelasan atas walk out itu.Mulai dari yang tidak masuk akal, sampai yang masuk akal.
Tapi, perlu kita kita ingat, politik itu konon adalah the art of imposible.Jadi yang tak masuk akal juga bisa terjadi dan menjadi kenyataan.Berikut teori-teori yang dimaksud.
Pertama, teori “kabur”.Mungkin, dalam keriuhan tengah malam di ruang siding DPR, untuk sesuatu hal, Bu Nurhayati Assegaf (anggota DPR FPD) memanggil Pak Benny K. Harman (anggota DPR FPD juga) dengan nama tengahnya, “Kabur! Kabuuur!”Mungkin Pak Benny Kabur Harman menganggap Bu Nurhayati memerintahkan FPD untuk “kabur” ke luar ruang sidang.Maka terjadilah peristiwa walk out itu.
