Pada tiga tahun terakhir, perekonomian Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu diatas 5%. Bahkan, angka pertumbuhan ini mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dibalik pesatnya pertumbuhan ini, masih terjadi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial akibat kegiatan ekonomi Jawa Timur terlalu berfokus pada daerah Pantura dan Malang. Disisi lain, transformasi massal menuju era digitalisasi mengakibatkan para pebisnis berlomba-lomba merubah sistem bisnisnya menggunakan platform daring untuk memperluas pangsa pasar. Dengan adanya peralihan ekonomi berbasis digital diharapkan mampu mewujudkan sektor riil dan keuangan stabil pada posisi 6% sekaligus mendongrak PDRB per kapita dan menciptakan lapangan kerja baru.
Menurut Ahmad et al (2018:59), "pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27% atau dalam semester I-2018 perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,5%". Salah satu faktor penyebabnya adalah tumbuhnya UMKM yang sadar teknologi. Jika dilihat dari sisi pelaku usaha, UMKM berkontribusi sebesar 60% terhadap PDRB Jawa Timur. Disisi lain, jika dilihat dari lapangan kerja, hadirnya UMKM mampu menciptakan lapangan kerja sekitar 94,2% dari total lapangan usaha di Jawa Timur. Namun, angka pertumbuhan ekonomi yang baik belum dibarengi dengan pemerataan pendapatan antar daerah. Hal ini dicerminkan dari angka capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Williamsons, PDRB per kapita, Angka Kemiskinan, dan Angka Pengangguran, serta Gini Ratio. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang peran teknologi digital untuk pembangunan daerah.
Perekonomian Jawa Timur terbukti lebih maju karena adanya teknologi digital. Hal ini ditunjukkan pada mengecilnya angka kesenjangan antar wilayah, angka pengangguran, dan angka kemiskinan. Namun, UMKM Jawa Timur masih mengalami hambatan untuk melakukan ekspor karena rendahnya daya saing, izin ekspor yang sulit, dan lain sebagainya. Keterlibatan semua pihak diperlukan untuk membangun perekonomian Jawa Timur, termasuk pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah perlu membuat dan menyesuaikan kebijakan yang mendukung perkembangan sektor ekonomi Jawa Timur.
Ekonomi digital dinilai menjadi penopang perekonomian Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, sektor informasi dan komunikasi (infokom) mencatat pertumbuhan tertinggi pada kuartal II 2020.
Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia
Indonesia memiliki visi pada tahun 2025 menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi ekonomi digital mencapai 130 Miliar USD. Namun untuk mencapai hal tersebut ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti:
- Penetrasi internet Indonesia 64%, masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura 88%, Malaysia 83%, Thailand 75%, dan Vietnam 70%;
- Rata-rata kecepatan internet mobile Indonesia 13, 83 mbps, masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia 23,8 Mbps, Thailand 25,9 Mbps, Vietnam 30,39 Mbps, dan Singapura 57,16 Mbps;
- Belum semua wilayah di Indonesia memiliki kualitas internet yang memadai;
- Lemahnya cyber security dan keamanan data diri konsumen;
- Kurangnya talenta digital yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan
- Baru 9,4 juta UMKM yang sudah go digital dari total 60 juta UMKM.
Saat ini belum ada kebijakan maupun strategi bersama yang mengakomodir pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Meskipun kontribusi ekonomi digital untuk PDB masih kecil yaitu sekitar enam persen, namun ekonomi digital diperkirakan terus tumbuh dengan pesat dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Diperkirakan pada tahun 2021, ekonomi digital memberikan kontribusi sebesar 5.700 PDB per kapita (USD). Maka dari itu, pemerintah perlu menyusun strategi bersama untuk menghadapi ekonomi digital yang tumbuh pesat tersebut. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus kepada fiscal and monetary policy. Pemerintah perlu memberi pemahaman komprehensif mengenai literasi ekonomi digital bagi stakeholders dan masyarakat yang terlibat. Ini diyakini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat sehingga mampu mendorong pelaku usaha ekonomi digital merespon arah kebijakan pemerintah ke depan.
Pada akhirnya diharapkan, ekonomi digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dan produktivitas, serta mewujudkan kerja sama perekonomian dan perdagangan perdagangan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, ekonomi digital juga harus dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan sehingga potensinya lebih merata.
