[caption caption="Sumber: konfrontasi.com"][/caption]Betapa sulitnya negara memberantas korupsi sehingga dipandang dibentuk lembaga add hoc KPK untuk memberantasnya. Lembaga add hoc dengan dalih korupsi dapat diberantas dalam waktu singkat. Secara kasat mata dapat dilihat para koruptor menumpuk harta hasil korupsinya namun KPK baru bergerak jika terdapat pengaduan bahkan menunggu sampai koruptor tertangkap tangan menerima uang. Ibarat penyakit yang sudah amat kronis tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah menyembuhkan penyakit korupsi ini untuk terus menggurita dan menjadi budaya. Kasus terakhir OTT anggota dewan dan dicekalnya pengusaha menunjukan betapa perkasanya penyakit korupsi.
Solusi yang paling mudah dan biaya murah suatu penyakit tentu dilakukan mencegah dan mengawasi agar tidak timbul penyakit tersebut dengan pola hidup sehat dan chek up secara berkala. Persoalannya adalah bagaimana dan lembaga apa yang dapat mencegah maupun mengawasi agar tidak timbul penyakit korupsi ?. Mungkinkah dengan pajak korupsi dapat dicegah ?
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada salah satu stasiun TV swasta nasional yang bertajuk KPK Rasa Baru menyatakan kekhawatirannya bahwa OTT hanyalah memuaskan hati pemirsa yang suatu saat OTT tidak menarik lagi untuk dipublikasikan.
Empati Bangsa Indonesia sangat tinggi terbukti dengan banyaknya lembaga pengumpul sumbangan baik yang permanen maupun bersifat isidentil (terkumpul saat terjadi peristiwa yang membutuhkan pertolongan), mereka juga tidak segan memberi tanpa imbalan apapun kepada para pengemis yang mangkal di terminal, pasar, pusat keramaian maupun lampu lalu lintas, namun dengan berbagai macam cara berusaha menghindar manakala membayar pajak.
Hal tersebut tercermin dari tabel berikut:
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2012-2015
Masyarakat tidak memahami bahwa bantuan sosial dan bencana alam berasal dari pajak yang mereka bayar. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak disampaikan asal usul bantuan pemerintah, sehingga masyarakat berasumsi bantuan berasal dari pejabat pemberi bantuan yang berdampak tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak rendah.
Dibandingkan jumlah penduduk yang dirilis BPS tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa maka jumlah penduduk yang terdaftar sebagai WP OP hanya 11.60 %. Rendahnya angka WP OP terdaftar dan rendahnya Ratio WP OP yang melakukan pembayaran membuktikan bahwa kebocoran penerimaan negara yang diprediksi Sdr. Amin Laili dalam tulisan http ://www.pajak.go.id/content/article/saatnya-meng-kpk-kan-djp dapat dikatakan mendekati kebenaran. Perhitungan sederhananya (berdasarkan tax ratio maupun tax ratio gap dengan negara tetangga) angka potensi pajak yang “gagal” menjadi penerimaan hampir sama dengan jumlah hutang negara.
Menyebarnya pajak dan pungutan lain hampir pada semua lembaga\kementerian\instansi\dinas pemerintah pusat maupun daerah menyebabkan sulitnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menguji kebenaran SPT yang disampaikan WP khususnya Orang Pribadi, memetakan warga negara yang belum menyampaikan SPT maupun yang harus terdaftar sebagai WP.
Definisi pajak yang pada umumnya dibuat para ahli berdasarkan pada negara monarki, oligarki atau koloni yang tentu saja akan berbeda definisinya jika berdasarkan negara demokrasi. Pajak pada negara monarki, oligarki atau koloni merupakan pungutan yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan yang dapat ditunjuk yang menyebabkan paradigma "pajak sebagai upeti" bagi masyarakat sulit dihilangkan dan turut berperan mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak padahal Negara merupakan institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka dimana pajak merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut
Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum pada alenia 4 Pembukaan UUD 1945 mustahil bisa terwujud manakala masyarakat justru enggan membayar pajak . Pajak pada negara demokrasi berfungsi budgeter dan regulern
