Strategi dan Manajemen Lalu Lintas kota-kota di Indonesia

STRATEGI DAN MANAJEMEN LALU LINTAS KOTA-KOTA DI INDONESIA

Permasalahan transportasi di kota-kota yang ada di Indonesia saat ini tidak terlepas dari pembangunan nasional yang berkembang pesat. Perubahan suatu kota dari kota agraris menjadi industri ataupun dari kota metropolitan menjadi megapolitan membuat perubahan juga terhadap sistem transportasi yang dipakai di kota tersebut. Perubahan suatu kota ini meningkatkan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dengan sangat cepat tetapi dalam hal peningkatan pertumbuhan jalan baru sangat lambat. Contohnya saja di Jakarta yang setiap tahun pertumbuhan jalan kurang dari 1% tetapi pertumbuhan kepemilikan mobil sebesar 5% per tahun. Perbandingan supply dan demand yang tidak seimbang ini membuat kasus kemacetan menjadi hal yang biasa terjadi di kota-kota. Sehingga untuk mengatasi kemacetan maka diperlukan manajemen lalu lintas dimana prinsip manajemen lalu lintas yaitu mempertahankan semaksimal mungkinjalan yg ada, tetapi melakukan perubahan terhadap pola pergerakan lalu lintas pada jalan tersebut, sehingga pemanfaatan sistem pergerakan lalu lintas dapat seefesien mungkin. Selanjutnya akan dijelaskan masalah yang terjadi di kota dan solusinya menggunakan strategi dan manajemen lalu lintas.

Strategi dalam manajemen lalu lintas ada 3, yaitu manajemen prioritas, kapasitas dan permintaan. Dalam 3 strategi ini terdapat banyak teknik untuk mengatasi masalah dari berbagai sisi. Namun, di essay ini akan dibahas teknik apa yang dapat diterapkan di kota-kota di Indonesia.

1. 1. Jalur prioritas bagi kendaraan tertentu

Penggunaan ruang jalan saat ini tidak efisien dimana terjadi mix traffic sehingga memberikan dampak negatif seperti speed blocking yang dilakukan oleh angkutan umum yang berhenti sembarangan atau perilaku pengendara sepeda motor yang umumnya berpindah-pindah lajur sehingga mengganggu pengguna kendaraan lainnya. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu jalur khusus bagi masing-masing kendaraan. Di Jakarta, sudah dibangun Busway, dimana bus mempunyai jalur tersendiri yang dipisahkan oleh median dengan jalur kendaraan lainnya. Jalur ini bertujuan agar ruang jalan tidak terganggu oleh kendaraan lain sehingga bus memiliki ketepatan jadwal dan headway yang tinggi. Hal ini juga dapat diterapkan untuk kendaraan lainnya, misalnya jalur khusus sepeda motor. Mengingat pertumbuhan sepeda motor sangat tinggi, maka jalur ini tepat diterapkan di suatu kota agar tidak terjadi konflik dengan kendaraan lainnya. Dalam hal ini, dimisalkan suatu jalur mempunyai 4 lajur, maka lajur 1 dipakai untuk sepeda motor, lajur 2 dipakai untuk kendaraan lain dengan kecepatan rendah, lajur 3 dipakai untuk kendaraan lain untuk mendahului, dan lajur 4 dipakai untuk bus. Dalam prakteknya, masih diperlukan kajian lebih lanjut di masing-masing ruas jalan karena masih banyak angkutan umum selain bus (angkot, mikrolet) yang memiliki trayek tumpang tindih sehingga pemisalan diatas harus dikaji ulang.

2. 2. jalur prioritas bagi pejalan kaki

Di suatu kota seringkali fasilitas untuk pejalan kaki tidak diberikan sebagaimana mestinya. Padahal di UU 22 tahun 2009 telah dijelaskan mengenai hak pejalan kaki dalam berlalu lintas dimana tersedianya fasilitas untuk pejalan kaki. Seperti yang kita rasakan sekarang berjalan kaki seperti mengadu dengan maut, maksudnya peluang kecelakaan yang tinggi karena tiadanya trotoar sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri untuk berjalan kaki. Padahal pejalan kaki juga merupakan bentuk transportasi yang penting di perkotaan dan pejalan kaki berada di posisi yang lemah jika bercampur dengan kendaraan. Sehingga memisahkan pejalan kaki terhadap kendaraan bermotor, tanpa mengganggu aksesibilitas sangat penting. Fasilitas pejalan kaki dibutuhkan di tempat yang memiliki aktivitas kontinyu seperti pasar atau daerah yang memiliki demand tinggi seperti sekolah dan masjid. Selain itu untuk mendukung peningkatan pelayanan angkutan umum maka diperlukan fasilitas pejalan kaki di rute-rute yang biasa dilalui angkutan umum. Selain dari fasilitas menyusuri, yaitu trotoar diperlukan fasilitas pada menyeberang. Seringkali kita lihat banyak orang yang menyeberang sembarangan dan membahayakan dirinya padahal disitu terdapat fasilitas jembatan penyeberangan. Selain dari faktor kedisiplinan pejalan kaki, faktor pemilihan jenis penyeberangan juga harus diperhatikan. Melalui survey pejalan kaki, dengan menghitung volume penyeberang dan volume kendaraan per jam dapat diketahui jenis penyeberangan apa yang paling tepat untuk ruas jalan tersebut. Setelah itu, diperhitungkan pula akses menuju tempat yang demandnya lebih tinggi maka itu menjadi prioritas dibuat suatu penyeberangan dengan asumsi penyeberangan tersebut lebih terasa manfaatnya dan memiliki permintaan yang tinggi sehingga faktor keselamatan dan ketertiban lalu lintas bisa lebih baik. Di Jakarta, contohnya di kawasan Monumen Nasional sudah dibuat trotoar yang sangat baik dengan tingkat pelayanan A dimana pejalan kaki bebas bergerak tanpa ada gangguan dari pejalan kaki lainnya. Selain itu contoh dari jembatan penyeberangan yang menuju shelter busway juga sudah baik dimana jembatan tersebut memperhatikan aspek kenyamanan penyeberang seperti kelandaian yang cukup dan memperhatikan penyandang cacat dimana tidak dipakai anak tangga yang seringkali menyulitkan penyandang cacat untuk menyeberang.

3.3. Pengendalian simpang

Persimpangan sering menjadi tempat terjadinya kemacetan karena terjadi konflik dari pertemuan arus dari berbagai arah di persimpangan. Kemacetan semakinmeningkat ketika peak hour dimana volume kendaraan meningkat pesat. Contoh yang nyata terjadi di persimpangan Kalimalang Bekasi. Dimana ketika peak hour sore, sekitar jam 17.00-19.00 simpang ini tidak mampu memenuhi demand yang sangat tinggi sehingga seringkali macet total dimana kendaraan sama sekali tidak bisa bergerak terjadi. Masalah di simpang ini, menurut saya karena tidak tegaknya aturan kelas jalan sebagaimana mestinya. Angkutan barang melintas pada ruas jalan Raya Setu bukan pada kelas jalan yang sesuai. Apalagi ditambah simpang Kalimalang ini merupakan simpang prioritas dan stagerkemudian diperparah dengan konflik weaving (menyilang) dari persimpangan Kalimalang dari Jalan Raya Setu ke persimpangan menuju Kampung Utan. Ketika kemacetan total terjadi, kemacetan tersebut berpengaruh di persimpangan lainnya yaitu di persimpangan di Tol Barat Bekasi, sehingga harus ada tindakan lebih lanjut dengan permasalahan ini. Dengan masalah yang begitu kompleks, strategi yang dapat dipakai sebagai berikut:

a.Meningkatkan kapasitas simpang dengan memperlebar mulut simpang, hal ini dilakukan karena seringkali angkutan barang yang membelok mempunyai radius yang besar sehingga mengganggu kendaraan yang berlawanan arah selain itu karena arus belok kiri yang besar maka dapat diminimumkan titik konflik yang terjadi.

b.Pengalihan rute angkutan barang, angkutan barang di jalan ini memberi dampak negatif berupa speed blocking yang menurunkan kecepatan kendaraan dan dampak terhadap lingkungan khususnya rusaknya jalan akibat overloading dan tonase yang tidak sesuai kelas jalan. Jika aksesibilitas terhadap rute selain rute ini sulit, maka harus ada peningkatan kelas jalan terhadap angkutan barang yang melalui jalan ini. hal ini harus dilakukan mengenai begitu banyaknya dampak negatif dari permasalahan ini sehingga harus dilakukan perubahan dalam sistem manajemen lalu lintasnya.

c.Pembuatan marka prioritas, marka menjadi begitu penting agar pengguna kendaraan bermotor mengetahui bahwa simpang itu merupakan prioritas dan tidak seenaknya. Seringkali perilaku pengendara yang egois tidak mau mengalah untuk memberikan prioritas pada kendaraan lain. Hal ini juga harus diatur oleh polisi lalu lintas yang bertindak sebagai pengawas. Tidak harus dijaga selama 24 jam tetapi dijaga ketika Peak Hour, yaitu ketika pagi dan sore sehingga kelancaran dan ketertiban lalu lintas bisa dijaga.

4.4. Penerapan Transport demand Management

Transport demand management bertujuan untuk mengendalikan jumlah perjalanan sehingga jumlah perjalanan dapat diminimumkan dan untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum melalui berbagai teknik transport demand management. Dengan kata lain, TDM tidak melarang orang untuk memiliki kendaraan tetapi membatasi penggunaannya. Implementasi TDM untuk kota di Indonesia antara lain:

a.Manajemen Parkir, parkir selalu menjadi masalah untuk parkir on street yang memiliki konflik dengan arus lalu lintas kendaran dan untuk parkir off street ketika supply tidak memenuhi demand yang ada. Dalam TDM, manajemen untuk parkir di perkotaan yaitu:

·Tarif Progressif;

·Pengurangan ruang parkir;

·Pembatasan waktu parkir.

b.Penerapan road congestion pricing, kemacetan adalah hilangnya nilai waktu dan biaya yang berdampak langsung pada biaya yang harus dikeluarkan karena kerugian tersebut. Di kota London, walikota London Ken Livingston memperkenalkan biaya kemacetan London sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan di London, dimana pengendara harus membayar atas kontribusi kemacetan yang dibuatnya. Metode ini bisa dilakukan di kota-kota Indonesia, asalkan tersedia jaringan jalan dengan banyak alternatif sehingga tidak menimbulkan kontra di masyarakat. Maksudnya agar metode ini dipatuhi oleh masyarakat maka pemerintah harus membangun prasarana yang memang memadai dan merencanakan jaringan jalan untuk jalur alternatif menghindari kemacetan.

Teknik yang dijelaskan diatas merupakan sedikit dari berbagai teknik dalam manajemen lalu lintas. Penggunaan teknik ini harus disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang terdapat di masing-masing kota. Selain itu, peran pemerintah sebagai regulator dan polisi sebagai pengawas harus ditegakkan perannya. Suatu perubahan pada awalnya pasti bersifat memaksa, sehingga diperlukan pengawasan terlebih dahulu agar pengguna kendaraan dapat mematuhi peraturan yang dibuat, setelah itu sekiranya sudah mematuhi maka pengawasan dapat dikurangi. Melakukan sosialisasi juga sangat penting agar masyarakat mengetahui peraturan baru yang akan diterapkan. Dengan tujuan efisiensi, maka penerapan strategi manajemen lalu lintas diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang terjadi di kota-kota di Indonesia.