Sejak tanggal 11 hingga 22 April 2013, sebanyak 18 orang mahasiswa jurusan jurnalistik Universitas Windesheim, Amsterdam, Belanda berserta dua orang dosennya menginjakkan kaki di Kota Ambon dalam rangka praktek lapangan (kuliah kerja nyata). Selama kunjungannya itu mereka akan mengunjungi berbagai tempat salah satunya adalah Maluku Media Centre (MMC).
[caption id="attachment_254848" align="alignright" width="300" caption="www.malukumediacentre.org"][/caption]
Pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 atas undangan MMC, para mahasiswa jurnalistik Belanda mendatangi Kantor MMC di kawasan Air Mata China tepatnya di belakang Kampus PGSD Universitas Pattimura, Ambon dan langsung diterima oleh Koordinator MMC Vonny Litamahuputty, Sekretaris MMC Devi bin Umar, Ketua Komite Pengarah Rudi Fofid dan anggotanya serta sejumlah pengurus MMC lainnya.
Dalam pertemuan tersebut puluhan mahasiswa ini banyak menanyakan tentang cara-cara kerja jurnalis di Maluku, UU Pers serta kode etik pers, maupun peran MMC sebagai rumah bersama para jurnalis di Maluku dalam upaya memperjuangkan kebebasan pers di Maluku termasuk mempertanyakan isu RMS, apakah jurnalis di Maluku dibatasi dalam pemberitaan oleh pemerintah Indonesia.
Merespon pertanyaan-pertanyan tersebut, pihak MMC memberikan jawabannya sebagai berikut :
- Vonny Litamahuputy : “Kami semua bekerja bersama memerangi ketidakadilan. Dan kami bekerja untuk mendukung pembangunan di Maluku.”
- Rudi Fofid : “Pemberitaan pers Maluku saat konflik memang tidak imbang. Namun, seiring perjalanan pers di daerah ini, hal seperti itu semakin ditinggalkan. Kesadaran mulai dibangun lewat pemberitaan yang santun dan berimbang. Sudah ada kesadaran untuk meninggalkan keegoisan itu.”
Secara terpisah Kepala Dinas Infokom Provinsi Maluku Florencia Sahusilawane juga mengatakan bahwa pers di Maluku semakin baik. Pemberitaan tidak lagi dari satu sisi. “Sudah ada usaha untuk melakukan konfirmasi dan cover both side,” katanya saat dihubungi via telepon seluler. Ia pun menambahkan, peran pers itu memberikan informasi yang ditunggu oleh masyarakat terkait sebuah persoalan dan yang terpenting adalah sebagai media kontrol, yang mengingatkan pemerintah agar selalu berjalan dalam koridornya.
