Oleh:
M. Rodhi Aulia
(Alumnus FISIP 2013)
Ditulis Selasa Pagi, 25 Februari 2014 dan diselesaikan pukul 10:46 WIB.
[caption id="attachment_324541" align="aligncenter" width="318" caption="Ilustrasi Caleg Tak Pantas, Sumber:kebebasaninformasi.org"][/caption]
Selama Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) disuatu desa, saya pernah mendapatkan cerita teman beda kelompok. Ia mengatakan bahwa di desa tempatnya belajar berbaur dengan masyarakat, mendapatkan permintaan yang sepintas sangat berat untuk dipenuhi oleh seukuran kantong mahasiswa.
Pasalnya kepala desa setempatberharap lebih kepada mahasiswa yang melakukan KKM disana, yaitu mengharapkan sebuah laboratorium komputer bagi suatu sekolah di desa setempat. Hal tersebut ia lakukan karena mahasiswa KKM sebelum mereka, sanggup memenuhi permintaan sejenis yang terlihat berlebihan tersebut.
Kisah di atas tidak jauh berbeda dengan kondisi sebagian besar rakyat ketika berharap lebih kepada wakil-wakil mereka di senayan atau biasa disebut legislator.
Berdasarkan hasil survei tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR, ternyata sangat rendah, bahkan kritis. Menjadi pertanyaan dalam pikiran saya, apakah kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR memang berdasarkan penilaian terhadap tiga corong, yaitu rendahnya pengawasan, rendahnya budgeting, rendahnya legislasi undang-undang atau sebaliknya.
Bila masyarakat menilai dari sisi tiga corong tersebut, saya akan sangat menyetujui hal tersebut. Namun menjadi kendala, bila masyarakat yang kebetulan menjadi objek survey tidak memahami tiga corong tersebut, sehingga tak pelak kinerja DPR sangat rendah dan trennya semakin menurun landai, bahkan ekstrimnya terjun bebas.
Sementara itu, bila penilaian masyarakat terhadap DPR berdasarkan indikator di luar tiga corong tersebut, maka akan sangat disayangkan dan salah alamat. Tidak jarang masyarakat terutama voters masing-masing anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing berharap bantuan kongkrit dari calon yang diusulkan untuk menduduki senayan. Seperti halnya bantuan pengaspalan jalan langsung seketika, bantuan pembangunan masjid seketika dan sebagainya.
Memang benar wakil rakyat terpilih membawa aspirasi masyarakat, akan tetapi aspirasi yang dihimpun berdasarkan reses dan kunjungan ke dapil masing-masing adalah bahan dan rumusan kasar yang akan dibawa ke ruang-ruang rapat sehingga menghasilkan sebuah kebijakan atau undang-undang.
Bila terdapat wakil rakyat yang benar-benar bisa membantu masyarakat di dapilnya seketika, itu mungkin bisa saja wakil rakyat tingkat pusat karena didukung dengan dana aspirasi daerah. Akan berbeda halnya dengan wakil rakyat di daerah-daerah.
Artinya, masyarakat harus cerdas menilai tugas dan fungsi wakil rakyat dalam sistem trias politika yang kebetulan diadopsi oleh negara ini. Salah alamat jadinya bila masyarakat berharap lebih kepada wakil rakyat atau calon legislatif ketika mendatangi daerah pemilihan masing-masing dengan meminta-minta hal-hal bersifat seketika dan langsung. Karena pada dasarnya kebijakan personal wakil rakyat tergantung kesepakatan umum sesama wakil rakyat lainnya yang juga duduk di DPR bersama Presiden.
Seorang pribadi wakil rakyat tidak bisa membuat keputusan secara sepihak, apalagi terkait dengan bantuan-bantuan teknis. Semuanya berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama sesama wakil rakyat dan presiden.
Tugas personal wakil-wakil rakyat adalah bagaimana mereka sebagai individu dapat mengajukan dan mempersuasi wakil rakyat lainnya agar ide-ide dan visi-misi yang sempat diobral-obral selama masa kampaye dan pemilihan dapat terwujud. Syukur-syukur visi dan misi personal calon wakil rakyat yang terpilih tidak jauh berbeda dengan wakil rakyat lainnya.
Wakil rakyat atau anggota DPR atau anggota parlemen memang sudah digariskan fungsi mereka, tidak jauh dari tiga corong di atas, yaitu pembuatan undang-undang (legislasi), penganggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling). Hal tersebut memang sudah digariskan dalam Pasal 20 A, UUD 1945. Maka tidak heran calon anggota parlemen yang bersuara sangat ideal, nyaris sempurna ketika menawarkan dirinya untuk dipilih menjadi salah satu wakil rakyat di priode masa depan.
Hampir semua calon legislatif (caleg) menyuarakan hal-hal yang sama dan hampir tidak ada yang terlihat kreatif. Dari partai mana pun, siapapun orangnya, hampir bernada sama. Lihat saja slogan-slogan di banner atau baliho raksasa yang terpasang di sudut-sudut jalan. Atau lihat saja cara dan klu atau bahasa yang mereka sampaikan dalam diskusi-diskusi, debat-debat publik dan sebagainya. Baik wajah lama maupun pendatang baru. Terkesan jauh dari kreatif dan klasik.
Hampir semuanya berkeyakinan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, kepastian hukum, lapangan pekerjaan, kesejahteraan dan sebagainya yang berkaitan dengan rakyat dan rakyat. Tidak ada kreativitas dari mereka masing-masing.
Sejatinya masyarakat atau calon pemilih harus cerdas. Jangan gampang memilih calon hanya berdasarkan preferensi rasa suka atau tidak suka. Rasa yang muncul karena kedekatan dengan sang calon, rasa karena mendapatkan sesuatu atau iming-iming materi langsung dari sang calon dan sebagainya.
Namun bila ingin melihat kinerja dan kepuasan anggota DPR lebih maju, maka preferensi itu harus digeser, kalau perlu dihapus cara kita menilai calon wakil rakyat tersebut atau calon pemimpin lainnya.
Menurut saya, cara memilih calon legislatif yang paling jitu adalah melihat personal atau partai yang menaungi mereka apakah dapat berpotensi memperjuangkan kata-kata manis mereka yang sempat diobralkan atau tidak.
Apakah keperibadian caleg tersebut memang memiliki daya juang yang tangguh ketika berada dalam ruang-ruang rapat dalam membahas UU, pengawasan, penganggaran demi kepentingan publik secara luas atau tidak. Apakah cara berbicara atau cara persuasi caleg tersebut memang dapat mempengaruhi kebijakan sehingga yang terlahir kebijakan yang bersifat pro bono pro publico (kepentingan publik).
Karena pada dasarnya, para caleg atau wakil rakyat tercipta dalam sistem trias politika adalah untuk bersuara, untuk mempengaruhi demi lahirnya kesepakatan yang bernyawa dan tidak lebih.
Dengan kata lain kebijakan atau produk DPR yang dihasilkan dapat benar-benar hidup di tengah masyarakat luas. saya meyakini kebijakan selama ini atau produk yang sudah dihasilkan oleh wakil rakyat sangat ideal dan sistematis. Akan tetapi proses atau alur informasi kepada publik sering tersendat.
Oleh karena itu, wakil rakyat dengan fungsinya sebagai pengawas harus dapat memastikan kebijakan yang dihasilkannya tidak terlahir sia-sia. tentunya harus bermanfaat sebagaimana saya sering mengistilahkan Living Law (Hukum yang Bernyawa).
Bukan lagi menilai caleg dengan kata-kata atau rangkaian kata yang sangat ideal, atau visi misi yang terkesan kaku, tidak kreatif dan sebagainya. bukan lagi menilai caleg yang baik adalah dengan menjanjikan pengaspalan jalan seketika, pembangunan rumah ibadah seketika, pemberian lapangan pekerjaan seketika, dan (seketika) lainnya dalam artian seketika setelah wakil rakyat tersebut terpilih, maka janji mereka pasti terpenuhi.
Sepertinya tidak seperti itu. memilih calon anggota DPR adalah dengan melihat kelebihan potensi mereka bertarung argumen atau yang memiliki daya persuasi yang tinggi, sehingga visi-misi atau narasi ideal yang selalu diulang-ulang baik oleh semua calon, dapat terlaksana dengan baik. Dan inilah cara nyata dalam merubah atau meningkatkan kepuasan kita sebagai masyarakat atau rakyat dalam menilai kinerja wakil rakyat bukan yang lain.
Namun, bila masih sama dan tidak mau berubah, pertanda kita sebagai rakyat atau bangsa masih suka dan merindukan hasil-hasil survey tentang kinerja anggota DPR yang jeblok dari masa ke masa.
*Hanya Tuhan Yang Lebih Mengetahui Validitas Tulisan Ini.
