Mohon tunggu...
Aji Maulana
Aji Maulana Mohon Tunggu... -

membaca, menulis, musik, bakso, memancing, pemerhati masalah sosial budaya dan sejarah.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ongkos Corby Vs BLBI, Sebanding?

9 Februari 2014   06:34 Diperbarui: 24 Juni 2015   02:01 149
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pembebasan bersyarat yang diberikan pada terpidana kasus narkoba Schapelle Leigh Corby mendapat sorotan publik. Kebijakan tersebut nampaknya dipandang sebagai sikap mempermalukan diri, dan tunduk pada tekanan asing. Lebih parah lagi jika dianggap sebagai bentuk kelemahan pemerintah dihadapan tekanan mafia dunia yang mengontrol peredaran narkoba. Memang patut disayangkan dikala sedang gencarnya upaya pemberantasan narkoba, justru saat itu, salah satu pendosa dan ratu narkoba terhebat di Indonesia abad ini mendapat ampunan dan kasih sayang dengan menerima pembebasannya dari penjara-Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali. Sang ratu dijebloskan ke sel akibat kasus kepemilikanya terhadap 4,2 kg mariyuana.

Kebijakan tersebut memang dianggap tidak populis dan cenderung bertentangan dengan semangat pemberantasan narkoba di nusantara saat ini yang sedang galak-galaknya.

Namun di sisi lain, Presiden tidak akan mengambil keputusan seberat dan sepenting itu jika tidak benar-benar dianggap mendesak dan perlu. Sehingga rakyat akhirnya bertanya, motif apa dibalik keputusan itu?

Menurutku sih, jika benar itu merupakan barter dengan buronan KPK Adrian Kiki terpidana kasus BLBI, maka patut dipertimbangkan juga. Artinya, kebijakan itu tidak lantas begitu saja disalah-salahkan secara total. Kita dapat mencoba berhitung, misalnya dengan dapat dihadirkannya Adrian sang pelaku penyabot dana BLBI itu, diyakini akan bisa menyelesaikan kasus BLBI, kemudian semua pelakunya atau setidaknya sebagian besar oknum terkait BLBI, dapat diadili dihadapan hukum secara adil, maka ongkos pembebasan Corby mungkin masih dapat dianggap ‘murah’ dibandingkan dengan ongkos penyelesaian BLBI. Sehingga meski kebijakan tersebut tidak populis, namun seorang pemimpin manakala dihadapkan pada dua pilihan besar, maka ia dibolehkan mengambil keputusan yang memiliki manfaat atau menjauhi madharat yang lebih besar diantara keduanya.

Namun jika pilihan terdiri dari madharat dan maslahah, maka keputusan yang harus diambil adalah menjauhi madharat, meskipun mengandung masalahah. Itu jika bobot keduanya seimbang. Jika tidak, maka sudah tentu bobot yang lebih berat itulah yang harus menjadi keputusan. Misalnya bobot manfaatnya lebih berat atau lebih besar, maka yang menandung manfaat lebih besar itulah yang harus diutamakan.

Lantas Bagaimana Dengan Kasus BLBI Vs Bahaya Narkoba Ini?

Dalam penyelesaian kasus BLBI memiliki beberapa keuntungan sekaligus kekurangan jika diselesaikan melalui barter kasus Corby, diantaranya;

Menyelesaikan kasus BLBI berarti;

1. 1. Penegakan hukum dan keadilan,

2.2. Penghukuman terhadap pelaku untuk menimbulkan efek jera,

3.3. Pengembalian aset Negara

4.4. Penegakan kepercayaan publik dan nama baik Negara

Kekurangannya;

a. Melanggar norma kepantasan, sebab meskipun secara hukum telah melalui prosedur, namun secara norma bertentangan dengan hati nurani.

b. Menimbulkan kecemburuan social dan hukum, bagi pelaku kejahatan lain.

c. Mengesankan bahwa hukum dapat dimainkan dan dicari celahnya dengan mudah.

d. Hukum berpihak pada pihak yang mampu dan cenderung cuek pada pihak lemah.

Baik dari poin (a) hingga poin (d) adalah bersifat terbatas. Yakni memiliki implikasi yang terbatas terhadap personal atau kalangan terbatas saja, yaitu pihak yang bersangkut hukum saja. Itu jika dibandingan dengan poin di atas yaitu poin 1,3 dan 4. Meskipun dalam hal efek kecemburuan social dan kurangnya rasa adil karena adanya pengkianatan terhadap penerapan hukum dan pelaksanaan yang tidak adil, dapat dianggap berdampak meluas, yaitu mampu mempengaruhi rasa tidak percaya masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Namun, hal itu juga masih dianggap terbatas bagi kalangan yang bermasalah hukum dan yang bersimpati atas ketidak adilan yang mungkin diterimanya. Hal itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan (bila saja), BLBI mampu dituntaskan, yang tentu saja manfaatnya pasti akan dapat dirasa oleh semua masyarakat Indonesia, baik langsungatau tidak langsung.

Masalahnya, jika itu bukan untuk penyelesaian BLBI? Menurut hitung-hitungan, nampaknya sih rugi. Jadi motifnya kita belum tahu. Meski demikian masyarakat boleh meminta penjelasannya namun tidak harus dengan cara marah-marah. Sebab kita masih terbilang sebagai bangsa yang penyabar, santun dan toleran terhadap perbedaan. Betul kan?......

Saya tidak berharap anda menjawab TIDAK. Sebab, jika jawaban anda adalah tidak, maka saya berarti salah dan anda juga salah. Kesalahan saya adalah karena dugaan saya salah. Sedangkan kesalahan anda adalah karena tidak seperti yang saya duga. (Hehe, hehe, jangan marah ya friends…….). (http://www.jagat-isu.info/).

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun