Mohon tunggu...
Moses Sihombing
Moses Sihombing Mohon Tunggu... Mahasiswa - Universitas Negeri Padang

Sepak Bola,Sekolah,Sejarah

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Transformasi Ekonomi Indonesia Politik Orba ke Orde Reformasi

8 Juni 2024   12:19 Diperbarui: 8 Juni 2024   13:30 54
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

          Keadaan Indonesia masa menjelang reformasi.Krisis politik Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintah orde baru. Berbagai kebijakan politik yang di keluarkan pemerintahan orde baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Artinya, demokrasi yang di laksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Krisis Ekonomi Krisis moneter yang melanda Negara-negara Asia Tenggara sejak juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. 

        Krisis ekonomi Indonesia di awali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2.575,00 menjadi Rp 2.603,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan september1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5.000,00 per dollar. Bahkan pada bulan maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16.000,00 per dollar Keadaan politik dan ekonomi Indonesia pasca reformasi tahun 1998- 1999 Keadaan politik Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang berlangsung di Indonesia pasca reformasi berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kepentingan umum, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Harus diakui, perubahan sistem politik di Indonesia yang berjalan sangat cepat sejak reformasi 1998 tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol kaum pergerakan, untuk tidak dikatakan telah jatuh ke tangan kelompok ideologis lain. 

    

        Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kekuatan liberal yang memasukkan ide-ide liberalisasi politik sekaligus liberalisasi ekonomi, lebih dominan. Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan 1997, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi. Terlihat dari nilai rupiah yang masih bertahan di kisaran Rp 8.000 -- Rp 9.000 per dollar AS. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. 3 Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak tahun 1998 Pemerintah juga tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Amerika Serikat, keadaan kas Negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak. 

        Perkembangan Politik Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999 Pasca reformasi Perkembangan politik, yaitu rakyat di bebaskan dalam berpendapat, antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik semakin tinggi, salah satunya dalam pembentukan partai-partai baru, adanya perbaikan dalam Hak Asasi Manusia (HAM otonomi daerah mulai di terapkan hal ini di lakukan agar daerah memiliki kewenangan yang lebih terhadap daerahnya. semakin tinggi, salah satunya dalam pembentukan partai-partai baru, adanya perbaikan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang sebelumnya banyak di langgar pada masa orba, keadilan dalam masyarakat semakin terasa dan menyeluruh. Sebagai contoh etnis cina/ Tionghoa memiliki kedudukan dan hak yang sama seperti warga Negara lainnya, otonomi daerah mulai di terapkan hal ini di lakukan agar daerah memiliki kewenangan yang lebih terhadap daerahnya.

Daftar Referensi 

Baswir, R. (2015). "Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme". Gema Keadilan Edisi Jurnal, 2 (1). Jurnal Santiaji Pendidikan, Volume 10, Nomor 1, Januari 2020 ISSN 2087-9016, e-ISSN 2685-4694

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun