Tepatkah Anggota FPI Diberi Latihan Bela Negara?

Pada tanggal 5 dan 6 Januari 2017, Dandim Lebak melakukan pelatihan bela negara terhadap sejumlah anggota FPI di Lebak, Banten. Pelatihan ini dilakukan tanpa seijin Danrem dan Pangdam seperti yang diaturkan dalam prosedur pelatihan. Karena masalah ini maka Pangdam III/Siliwangi memberi sanksi berupa pencopotan jabatan kepada Dandim Lebak.

Pelatihan bela negara tidak salah bila diberikan kepada warga negara. Selain melatih fisik, juga melatih untuk bila terjadi konflik. Tetapi ini adalah pertanggung-jawaban negara, atau dalam kasus ini Pangdam, Danrem, dan Dandim untuk memilih siapa yang mereka latih. Adalah tidak bertanggung jawab kalau mereka melatih, misalnya napi, atau kelompok preman, atau remaja yang gemar tawuran. Kenapa? 

Karena pelatihan yang diberikan kepada mereka akan memberdayakan mereka, tapi bukan untuk kebaikan. Napi bisa mempraktekkan ilmu yang didapat dari latihan untuk melawan sipir penjara, demikian juga dengan preman akan memakainya untuk melawan rakyat sipil, pelajar yang gemar tawuran akan memakai ketrampilan yang diperoleh untuk melawan pelajar lainnya.

Sungguh mengherankan bahwa mereka melibatkan anggota FPI dalam latihan itu. FPI punya reputasi sebagai ormas yang sering bikin gaduh. Apakah ini hanya murni keteledoran, atau kesengajaan dari pihak Dandim Lebak. Di tengah situasi yang memanas menyangkut kasus Ahok. Ada potensi besar bahwa massa FPI akan turun ke jalan lagi (kalau misalnya Ahok dibebaskan oleh hakim). Sudah ada video di youtube yang isinya mengatakan bahwa akan ada revolusi bila Ahok bebas. 

Pada akhirnya pelatihan yang diberikan pada mereka akan dipakai untuk melawan polisi yang adalah alat negara jika mereka diturunkan untuk mengamankan hasil pengadilan Ahok. Kalau ini sampai terjadi bisa dipastikan akan banyak pihak polisi yang terluka berkat massa FPI yang dijadikan jawara dengan latihan bela negara yang diselenggarakan negara, untuk melawan aparat negara.

Apakah negara kita perlu untuk melakukan pelatihan bela negara untuk warganya? Beberapa negara di Asia seperti Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan melakukan wajib militer bagi warga negara laki-laki 18 tahun ke atas. Hal ini dilakukan karena negara mereka kecil dan terutama karena adanya potensi bahaya yang jelas terlihat, terutama dalam kasus Taiwan yang tiap saat bisa menghadapi agresi China, dan juga Kor-Sel menghadapi Kor-Ut. Apakah di Indonesia ada bahaya seperti itu? Apakah kita takut Australia menyerang indonesia? Atau takut pada PKI?

Ini dua hal yang tidak mungkin. Agresi militer akan mendapat banyak kecaman dari dunia, selain itu untuk menguasai Indonesia dengan jumlah militer Australia yang relatif kecil bukan hal yang mudah. PKI sudah lama mati, rakyat Indonesia tidak ingin hidup dalam rejim komunis dimana hanya ada partai komunis tiada yang lain. Tiga partai saja tidak cukup bagi rakyat Indonesia, apalagi satu. Tapi entah mengapa ada kelompok tertentu yang katanya melihat hantu komunis, katanya komunis akan bangkit, katanya cetakan uang RI ada simbol komunisnya. 

Kebangkitan hantu komunis terus dibicarakan oleh mereka, tapi ini hanya sebuah pengalihan perhatian terhadap hantu yang sebenarnya. Hantu apa itu? Hantu itu bernama Negara Islam, atau Darul Islam. Paska kemerdekaan kita, negara kita banyak mengalami pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan komunis (PKI), Islam (DI/TII), dan juga gerakan separatis semacam RMS.

Bahaya laten negara Islam ini terlihat dengan adanya organisasi yang ingin mendirikan negara Islam (HTI) maupun ormas-ormas dan politikus-politikus yang sefaham dengan faham itu. Mereka melakukan propaganda halus misalnya dengan mengatakan Indonesia itu hanya milik orang Islam, pahlawan-pahlawan nya aja Islam, kemerdekaan diperjuangkan oleh orang Islam, yang agama lain gak penting-penting banget, hendak mereka lupakan atau bahkan hapus dari sejarah. 

Pahlawan yang bukan beragama Islam juga mereka katakan beragama Islam. Mereka mengatakan ayat suci lebih tinggi dari ayat konstitusi, kemudian mereka menafsirkan ayat suci supaya berbenturan dengan hukum negara. Hukum negara tidak membedakan warga negara Islam dengan non Islam dalam hukum dan pemerintahan, tapi bagi mereka tidak boleh ada pemimpin dari kaum kafir. Bahkan pemimpin yang jelas beragama Islam pun difitnah sebagai muslim palsu.

Bahaya ini sebenarnya sudah cukup jelas terlihat di masyarakat dan juga terutama media. Jadi sangat aneh bila TNI melakukan pelatihan bela negara kepada kelompok yang jelas fahamnya berseberangan dengan cita-cita Founding Fathers kita yaitu negara yang memayungi segala macam suku, bangsa, agama yang dibangun di atas Pancasila dan UUD 1945. Atau jangan jangan ada juga yang sefaham dengan mereka dalam tubuh TNI? Saya tidak heran bila ini benar terjadi. Kelemahan pemerintahan paska Soeharto adalah dihilangkannya pendidikan (atau boleh dibilang indoktrinasi) kenegaraan Pancasila yang sebenarnya menyatukan kita diganti dengan kekosongan yang dalam 2 dasawarsa terakhir ini diisi oleh banyak hal, termasuk faham yang berseberangan dengan Pancasila.