Inilah Artis Pengirim Foto Porno ke Politikus PKS

Tampaknya, warga negara di Republik ini tengah hidup di antara orang-orang gila. Lihat saja di Senayan, ada wakil rakyat yang ngotot membangun gedung baru senilai Rp 1,17 triliun. Dan, ada pula wakil rakyat dari fraksi yang terkenal (sok) alim, tertangkap kamera menonton gambar porno di tengah sidang paripurna. Di sisi lain, ada bankir menilap dana nasabah hingga Rp 17 miliar, sekadar untuk bisa tampil “wah” dan dapat menikmati “daun muda”.

Tentang gedung baru, meski cukup banyak elemen masyarakat menolak, anggota DPR kita terkesan budheg alias tuli. Bahkan pimpinan DPR Marzuki Alie berulang kali menyatakan, harga bangunan yang jika dihitung rata-rata untuk satu ruangan anggota DPR setara dengan nilai Rp 800 juta, dengan luas 111 meter persegi per ruangan itu, tergolong murah. Mereka meyakini, tampilan gedung baru itu bakal menaikkan performance sebagai lembaga tertinggi negara.

Menarik tulisan Toto Suparto (Kompas, 9/4), mengutip gagasan Nietzsche yang dituangkan dalam tokoh Zarathustra mengenai ubermensch. Suatu karakter yang hidup dalam diri manusia, yang kata Zarathustra, ubermensch memang berada di dunia ini, bukan di seberang atau di balik dunia. Dunia merupakan sumber nilai. Seolah ia mau menegaskan bahwaubermenschmerupakan pribadi yang kuat, yang kerasan di dunia, tidak merasa perlu menghiraukan orang lain, tidak berpikir sedikit pun tentang apa yang terjadi di balik kubur.

Peneliti di Puskab Yogyakarta ini menarik suatu penafsiran bahwa ubermensch karakter sikap yang memberikan penegasan satu-satunya manusia adalah mencapai kepuasan setinggi-tingginya bagi naluri diri dan kepuasan nafsu berkuasa. Untuk itu ia siap menghancurkan apa pun yang bakal melemahkan dirinya. Pernyataan ini senada dengan sikap wakil rakyat kita yang tidak peduli, bahkan tidak segal mengabaikan sinyalemen yang disampaikan Presiden SBY tentang penghematan anggaran negara.

Sidang Pariporno

Berikutnya, soal perilaku Arifinto dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), yang kepergok kamera wartawan tatkaka memelototi gambar porno artis panas Vicky Vette. Yang menyakitkan nurani rakyat, khususnya kontituen PKS, tindakan konyolnya itu dilakukan tatkala tengah mengikuti sidang paripurna membahas kontroversi pembangunan gedung baru. Yang menggelikan, bintang porno kelahiran Norwegia itu mengakui mengirim konten porno kepada Arifinto, serta berkomentar: “I am super happy that Mr. Arifinto got my email..............I sent him my best pictures!”

Sebelumnya, di Kabupaten Malang, dalam sidang paripurna pada 7 Januari lalu, saat pembahasan empat rancangan peraturan daerah (raperda) di Gedung DPRD Kabupaten Malang, juga terjadi peristiwa serupa. Kala itu Bupati Malang Rendra Kresna, tengah memaparkan kebijakan daerah berkenaan dengan raperda dimaksud, ketika dua orang camat dan seorang pejabat setempat mencari hiburan dengan menontot video porno dari sebuah Blackberry (BB). Perilaku tak pantas yang dilakukan pejabat daerah tersebut tanpa sengaja terekam kamera wartawan.

Menanggapi tingkah laku pejabat dalam jajarannya itu Bupati Rendra Kresna, sempat menyesalkan. Ia berjanji bakal memberikan sanksi terhadap ketiga pejabat daerah dimaksud, setelah terlebih dulu diperiksa pihak Inspektorat Pemkab Malang. Bupati yang juga Ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Malang itu mengatakan, tidak dapat memungkiri bila ada individu dalam jajarannya yang menyimpan video porno. Namun, dalam konteks tersebut, pejabat daerah itu melakukan kesalahan karena menontonnya pada saat yang tidak tepat. Melanggar etika dan kepatutan bagi pengemban pejabat publik.

Penulis memperkirakan, bisa jadi beberapa pejabat dan wakil rakyat kita saat memang mengidap gangguan jiwa. Menurut Direktur Medik dan Keperawatan RS Marzoeki Mahdi Bogor, dokter spesialis kesehatan jiwa Eka Viora (Kompas, 4/4), gangguan jiwa kini posisinya berada pada peringkat dua setelah penyakit kardiovaskular. Gangguan jiwa bisa berupa gangguan jiwa ringan seperti depresi sampai gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Gangguan jiwa mengakibatkan beban dana sosial untuk kesehatan masyarakat meningkat. Apakah termasuk beban dana untuk “menyehatkan” tingkat kewarasan anggota dewan kita?