Lingkungan dan Partisipasi; Menolak Apatis

Sejakmeningkatnyakesadaran lingkungan 1960-an muncul pemahaman bahwa lingkungan dan partisipasi adalah dua aspek yang terkait denganketidakpuasan dengan kondisi lingkungan. Sejak tahun 1970 ketidakpuasan ini meningkat secara bertahap, ditambah dengankepedulian lingkungan, dan diperkuat oleh konflik lingkungan. Selalu ada dua aspek yang terlibat dengan ketidakpuasandengan kondisi lingkungan. Ketidakpuasan ganda ini diungkapkan ketika industri mencemari atau usaha perorangan didirikan, ketika pekerjaan infrastruktur dilakukan, dengan pembangunan jalan baru. Masyarakat yang mulai sadar akan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kemunculan industri-industri mulai menyuarakan keberatannya.

Pesan Politik di balik “The Green Discontent”

Ketidakpuasann dengan kondisi lingkungan yang terjadi diakhir tahun 1960 dan awal 1970 adalah bagian dari kritik publik yang lebih luas. Kritikini berfokus pada sistem kapitalis dan peran negara yang justru mempertahankan ketimpangan yang tejadi di masyarakat. Seruan untuk politisasi institusi kapitalis, untuk demokratisasi negara, dan untuk emansipasi kelompok tertindas diinterpretasikan  sebagai argumen yangradikal untuk berpartisipasi di hampir semua lapisan masyarakat: di gereja-gereja dan di serikat buruh, di universitas dan dalam politik. Seruanuntuk perubahan dalam struktur sosial dan untuk keterlibatan lebih aktif dari warga, anggota, rekan kerja, mahasiswa untuk proses pengambilan keputusan, terdengar di mana-mana. Awal 1970-an ditandai sebagai periode radikalisasi politik. Radikalisasi ini adalah gejala untuk mengesahkan gerakanyangterbukti berkurang dari berbagai lembaga tradisional, seperti gereja, universitas, gerakan serikat buruh, politik. Gerakan lawananmuncul pada masing-masing sektor tersebut, menantang keabsahanlembaga yang ada, dengan alasan untuk struktur lainnya, terutama yang lebih partisipatif.Namun terdapat perbedaan tingkat keradikalan, seruanuntuk partisipasi tersirat dalampermintaan untuk inovasi baik dari segi konten dan organisasi. Hal Ini diterapkan khususnya berkaitan dengan isu-isu lingkungan terutama karena kesadaran kemudian muncul dari lingkungan dan kebijakan lingkungan, dan karena isu-isu lingkungan berhubungan dengan kualitas lingkungan, pengembangan bidang ini berkaitaneratseruanuntuk berpartisipasi. Seperti telah dikatakan, ini juga berlaku sehubungan dengan protes lingkungan dilakukan setelah tahun 1970-an: kepedulian terhadap lingkungan dan permintaan untuk lebih berpartisipasi juga diungkapkan dalam Green Discontent.

Penerapan Partisipasi yang secara Bertahapkemudian Dilembagakan

Sekitar tahun 1970 banyak negara Barat menghadapi serangkaian konfliklingkungan.Keluhan yang pertama terkait dengan terlalu sedikitnyaperhatian yang diberikan untuk dampak yang terjadi di lingkungan, hal ini menyebabkan perkembangan bertahap dan pelembagaan kebijakan lingkungan. Hal ini juga menyebabkan lebih diketatkannyainstrumen yang ada dan gerakan pengembangan yang baru untuk melindungi lingkungan. Ada pulaprotes lingkungan yang dilakukan demi menumbuhkan kesadaran  tentang dampak lingkungan dari berbagai kegiatan yangmenyebabkan inovasi seperti instrumen kebijakan lingkungan yang. Hal ini yang mendorong pelembagaansebagai usahaperubahan dan efektivitas kebijakan lingkungan. Sebgai hasilnya muncullah kebijakan dengan bentuk yang lebih partisipatif dalam bidang perencanaan tata ruang seperti perencanaan struktur dan perencanaan regional. Juga dalam kebijakan lingkungan ada pengurangan prosedur keberatan dan banding, dan informasi ini akan diberikan pada audiensi public dan diskusi panel sebagai pertaggungjawaban dan penilaian dari dampak lingkungan akan diberikan di sini. Hampir di seluruh Eropa memiliki peilaian mengenai dampak lingkungan menyebabkan lebih banyakya kesempatan untuk partisipasi untuk publik dan prosedur yang diberlakukan sekarang telah dilengkapi dengan berbagai bentuk informasi dan partisipasi.

Energi Nuklir: uji kasus dan hambatan dalamkeikutsertaan publik

Dampak dari pengembangan energi nuklirtelah menjadiperdebatan publik, namun tidak menunjukan perubahan yang signifikan. Sebagai contoh sebagian besar warga Belanda telah menentang pengembangan energi nuklir. Namun pemerintah masih tetap pada pilihan mereka untuk mengambangkan energi nuklir beberapa tahun kemudian (1985). Argumen utama untuk penolakan ini adalah tidak seimbangnya antara manfaat ekonomi yang didapat dengan risiko terhadap lingkungan, ketakutan bahwa Belanda akan kehilangan perkembangan teknologi ini, dan kontribusi energi nuklir akan mengakibatkan terjadinya 'hujan asam’. Keputusan pemerintah ini menyebabkan sejumlah besar kemarahan dan kekecewaan di kalangan masyarakat umum dan gerakan lingkungan khususnya. Karena pada dasarnya, pemerintah telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan keinginan yang sangat jelas dari mayoritas penduduk.

Efek dariBentuk-bentuk Barudari Partisipasi

Sejak sejauh tahun 1970-an, penelitian telah dilakukan (direncanakan dan disengaja) untuk mengetahui dampak dari instrumen baru untuk partisipasi yang lebih aktifdalam kebijakan lingkungan, kebijakan tata ruang dan wilayah terkait dengankebijakan. Pertama-tama,instrumen baru ternyatagagalmelahirkanpartisipasi politik yanglebih baik. “Ketidak hadiran” wargauntuk memberikan partisipasi mereka ternyata masih dapat ditemui. Kedua, rancangan istrumen yang baruuntuk menarikpartisipasi masyarakat ternyatagagal menyeimbangkan mekanisme kumulatif partisipasi: individu dan kelompok yang sudah memiliki keterlibatan politik akan tetapi di sisi lain ternyatawarga kurang tertarik dengan adanya peluang untuk terlibat dalam partisipasi utuk hal-hal terkait lingkungan.Singkatnya, upaya dalam gerakan lingkungan untuk memaksimalkan penggunaan peluang partisipasi yang ditawarkan gagal menyebabkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan. Ini adalah dampak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan keadaan lingkungan.

Partisipasi dan Kebijakan Lingkungan: dari Tahun 1985 Sampai Hari Ini

Protesuntuk lingkungan yang jarang ditujukan bagi suatu praktek perdagangan maupunindustri itu sendiri melainkan dititik beratkan pada protes kepadapemerintah, dengan harapan dapat mengelola lingkungan atas nama semua orang. Kebijakan lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah.Bahkaninstrumen baru untuk partisipasi terkait terutama untuk transparansi dan aksesibilitas keputusan pemerintah.Kebijakan lingkungan berarti langkah pertama dan utamauntuk perubahan dalam strategi manajemen, di mana pemerintah mengontrol secara langsung, dilakukannya komando dari atas kebawahyangdilengkapi dengan bentuk-bentuk yang lebih komunikatif. Dengan hal ini diharapkanbahwa warga negara dan kelompok-kelompok non-pemerintah tidak dapat hanya bertindak reaktif, misalnya dengan mengajukankeberatan dan melembagakan prosedur banding. Komunikasi yang luas terjadi dengan kelompok-kelompok ini dari awal dan dalam tahap berturut-turut persiapan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan.Instrumenuntuk mewujudkan partisipasi publicsebaiknyatidak hanya dinilai berdasarkan kontribusi mereka terhadap pergeseran keseimbangan kekuasaan, namun lebih kepadademokratisasi dan cita-cita mulia lainnya yang ingin dicapai demi lingkungan yang lebih baik.

Pada akhirnya, dibutuhkan partisipasi dari seluruh pihak untuk memastikan bahwa perkembangan industri yang tidak terelakkan dapat berjalan tanpa mengesampingkan kondisi lingkungan. Dibutuhkan peran dari semua pihak baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan sebagai pelaku industri hingga masyarakat luas sebagai konsumennya. Kepedulian serta komunikasi yang baik yang mampu mewadahi kepentingan seluruh pihak terkait adalah kuncinya.

Sumber: Pieter L. & Jan P.M. van Tatenhove. Environment and Participation. The Shifting Significance Of a Double Concept.