Tulisan ini hanya bersifat Praduga dari analisis perilaku Prabowo Subianto selama ini. Paling tidak saat ini Prabowo sudah menjauh dengan Megawati karena dianggap menghianati Perjanjian Batu Tulis yang ditandatangani oleh Megawati dan Prabowo pada 16 Mei 2009. Tetapi, dari Pihak PDI Perjuangan sebagaimana disampaikan oleh para elitnya mengatakan bahwa tidak ada penghianatan perjanjian Batu tulis, sebab perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi. http://www.merdeka.com/politik/5-pembelaan-pdip-soal-pengkhianatan-perjanjian-batu-tulis.html
Sebagai dalil dari keingkaran PDI Perjuangan tidak memenuhi Perjanjian Batu Tulis tersebut karena dalam Pilpres 2009 pasangan Megawati – Prabowo kalah, sehingga secara otomatis perjanjian dianggap batal.
Secara nalar, tidak mungkin PDI Perjuangan yang nota bene adalah Pemenang Pemilu 2014 mencalonkan Presiden dari Partai lain, padahal di internal partai terdapat banyak kader yang berkompeten untuk menjadi calon Presiden. Akan tetapi, jika pada Pemilu 2009 Pasangan Megawati-Prabowo memenangkan kontes politik mungkin keadaannya akan berbeda. Setelah kebersaman selama 5 tahun dalam pemerintahan, bisa saja kebersamaan tersebut dilanjutkan pada periode selanjutnya dengan memasangkan Prabowo sebagai Capres dan kader PDI Perjuangan sebagai Cawapres. Ini rasional. Tetapi jika saat ini PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, lantas dalam Pemilu menjadi pemenang lantas mencalonkan Presiden yang bukan dari kadernya, maka saya yakin akan terjadi friksi di internal PDI Perjuangan. Akan banyak protes dan ketidakpuasan kader terhadap Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan maupun pemegang mandat untuk memilih calon presiden.
Atas dasar itulah, saya kira PDI harus bersikap realistis setelah “puasa kekuasaan” selama 10 tahun, kemudian mengambil kesempatan untuk mencalonkan Joko Widodo sebagai Calon Presidennya.
Apapun alasannya, sekarang ini Prabowo Subianto dan Partai Gerindra akan menganggap bahwa PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri telah menghianatinya, sehingga pantas untuk dijauhi.
Setelah Pilpres 2014, antara Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Golkar dan PBB mengikat kontrak dalam koalisi permanen Merah Putih yang dideklarasikan pada tanggal 14 Juli 2014 di Tugu Proklamasi - Jakarta.
Koalisi tersebut, menurut saya akan efektif jika digunakan sebagai upaya mempertahankan viisi misi Prabowo-Hatta jika terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, dan masih sangat efektif dipergunakan untuk kontrol Pemerintah jika Joko Widodo – Jusuf Kalla yang memimpin Pemerintah. Tetapi akan sangat tidak efektif jika ternyata Jokowi-JK yang ditetapkan oleh MK sebagai pemenang Pilpres, dan koalsi permanen tersebut menjegal langkah-langkah kerja Pemerintah.
Terkait dengan judul di atas, ini akan terjadi jika kelak, partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen tersebut lantas menyeberang dan bergabung dengan PDI Perjuangan yang mendukung Jokowi.
Dengan dalih partai-partai yang menyeberang tersebut telah menghinanati perjanjian dalam koalisi merah putih dan tidak mendukung gerakan koalisi dalam penjegalan Pemerintah, maka dimungkinkan para pemimpin partai tersebut akan bernasib sama dengan Megawati yang dimusuhi Prabowo.
Menurut saya, dalam politik itu sah-sah saja untuk berada di posisi manapun sesuai dengan garis kebijakan AD/ART Partai. Pada satu saat mungkin berjalan dengan Partai A, di saat lain dengan Partai B, dan seterusnya.
Kmeudian pertanyaannya adalah, apakah koalisi permanen ini akan berlaku untuk seluruh jenjang kepengurusannya? Bagaimana jika disuatu daerah Kabupaten atau Gubernur misalnya ada kandidat yang kebetulan memiliki kans untuk menang dari PDI Perjuangan dan Gerindra yang mau bersatu dalam Pilkada, apakah tidak bisa? Lantas bagaimana para kepala daerah yang sudah berjalan seperti Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang merupakan koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra?
Saya kira akan sangat sulit menerapkan koalisi Permanen pada semua jenjang.
Terima kasih.
Salam Kompasioner.
Sumber :
http://www.merdeka.com/politik/5-pembelaan-pdip-soal-pengkhianatan-perjanjian-batu-tulis.html
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/03/16/269562733/Sindir-Megawati-Prabowo-Kalau-Manusia
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/03/17/269562981/Ini-Isi-Lengkap-Perjanjian-Batu-Tulis
http://www.mediajakarta.com/2014/03/jokowi-lari-dari-komitmen-megawati.html
dan beberapa sumber lain.
