Disabilitas Wong Kito, Yuk Gunakan Hak Pilihmu di Pilkada 2024

Tidak terasa, Pilkada sebentar lagi digelar. Tepatnya pada tanggal 27 November 2024 nanti. Kali ini, Sumatera Selatan kebagian hajatan dua Pilkada sekaligus. Wong Kito diharuskan memilih seperangkat Walikota dan Gubernur. Dalam menyambut perhelatan ini, KPU sudah mengadakan dua kali agenda debat antar pasangan calon. Debat ketiga terakhir akan diselenggarakan nanti pada tanggal 21 November. 

Sayangnya di Indonesia angka partisipasi disabilitas masih terbilang kecil. Kenyataan tersebut disampaikan oleh Professor Dr. Husni Thamrin, seorang dosen Komunikasi UNSRI yang juga seorang disabilitas, pada acara KPU Palembang tentang Sosialisasi Pemilu untuk Disabilitas di Sultan Convention Center Palembang kemarin. Molzania bersama rekan-rekan perwakilan komunitas disabilitas lainnya se-Sumatera Selatan hadir dalam kesempatan tersebut.

Menjelang Pilkada seperti sekarang, penting bagi disabilitas memahami pentingnya menggunakan hak pilih. Negara sudah memfasilitasi para disabilitas lewat kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu yang inklusif. KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu akan memastikan bahwa semua TPS di Sumatera Selatan ramah disabilitas. Sejumlah aturan mengenai tempat pencoblosan hingga komitmen petugas TPPS di lapangan pun sudah dibuat. Sehingga disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman.

Baca juga: Pemenuhan Hak Disabilitas di Tengah Pandemi Corona

Pada Pilkada 2024 kali ini, terdapat masing-masing 3 pasangan calon walikota Palembang dan calon Gubernur Sumsel. Masing-masing pasangan mempunyai visi dan yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai masyarakat untuk memilih sesuai hati nurani. Untuk itu, disabilitas perlu memahami latar belakang dan rekam jejak calon walikota dan gubernur. Caranya bisa dengan nonton debat, cari informasi di koran dan sosial media. Jangan sampai salah pilih calon yang pernah terindikasi KKN. 

Hadir pula pada kesempatan tersebut Kapolrestabes Palembang Bapak Haryo Sugihhartono, SIK., MH sebagai narasumber. Beliau menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan menjaga Pilkada 2024 agar berlangsung kondusif. Di TPS, disabilitas itu menjadi prioritas. Jadi bisa memilih duluan. Untuk itu, jika ada pengancaman, pengintimidasian atau iming-iming "money politics" untuk memilih salah satu calon, hendaknya dapat melapor kepada petugas untuk diusut. 

Senada dengan hal tersebut, Bu Aryani dari KPU Sumsel menjelaskan bahwa hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Disabilitas juga bagian dari warga negara. Memang masih banyak kekurangan. Termasuk soal masih banyaknya disabilitas yang belum tercatat. Sehingga tidak bisa memilih. Untuk itu, Bu Aryani mengajak disabilitas dan keluarganya untuk berperan aktif.  

Para disabilitas yang hadir kemarin dapat menjadi perpanjangan tangan KPU. Mengajak tetangga dan keluarganya untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024. "Disabilitas juga punya hak pilih. Ayo gunakan hak pilihmu!" serunya lantang. Pada acara ini, Molzania dan teman-teman disabilitas lain diajak KPU untuk melakukan sosialisasi pemilu. Kita pura-pura melakukan adegan mencoblos di TPS. Mulai dari pendaftaran, menerimaan kertas suara, memilih di bilik suara, hingga mencelupkan jari ke tinta biru. Seru banget!

Baca juga: Sharing Disability, Komunitas Berbagi dari Disabilitas untuk Disabilitas

Senang sekali rasanya bisa bergabung dalam acara sosialisasi seperti ini. Molzania jadi dapat banyak wawasan baru. Dalam acara ini, Molzania berkesempatan untuk bertanya secara langsung. Selama ini Molzania masih agak sedikit bingung dengan pengertian "Money Politics" alias Politik Uang. Jadi Molzania pun bertanya pada Pak Kapolrestabes apa-apa saja yang dimaksud dengan politik uang. "Apakah pengadaan baju dan sembako termasuk politik uang?" tanya Molzania. 

Baca juga: Disabilitas Wajib Melek Literasi Keuangan

Berfoto dengan Pak Kapolrestabes Palembang (Dokpri)

 "Politik uang itu bertujuan untuk memengaruhi seseorang dalam memilih. Dikaitkan dengan niat dan perbuatan dari calon yang dipilih. Memang masih jadi perdebatan apakah sembako dan baju termasuk politik uang atau tidak. Kalau di Indonesia, itu termasuk biasa. Untuk yang berupa barang atau sembako, silakan diterima. Tapi kalau sudah berupa uang, ambil uangnya laporkan orangnya.. " kata Pak Kapolrestabes tegas.