Empat tahun lebih (sejak 2012) setelah Irwandi Yusuf kalah berebut kursi Aceh-1 oleh pasangan dr. Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf, koleganya di Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pada 16 Januari 2017, di sebuah ruang terbuka yang asri di kawasan Jalan Salam, Lampriet, Banda Aceh, kisah fenomenal JKA coba dihidupkan kembali.
“JKA adalah salah satu program fenomenal Anda. Jika kelak terpilih menjadi gubernur, apa program andalan Anda berikutnya? Lalu, bagaimana nasib JKA yang kini berubah nama dan hampir tak populer?” tanya penulis yang juga hadir pada jamuan ngopi dan makan pagi saat itu.
Irwandi yang duduk di meja bundar didampingi Tarmilin Usman, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Dahlan TH, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Aceh, Nasir Nurdin, Sekretaris DKP PWI Aceh, dan Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, berjanji akan menyempurnakan program JKA. “Jika BPJS bagus, maka akan kita gandeng. Tapi jika tidak, ya, goodbye-lah BPJS,” tegas Irwandi.
Program JKA, tambah Irwandi Yusuf, dimulai pada 1 Juni 2010. Sejak itu jumlah warga yang berobat meningkat tajam di seluruh Aceh. Media massa menggambarkan pasien di RSUZA Banda Aceh membludak. Antrian panjang tak terhindari. Fenomena ini menjelaskan fakta; selama ini banyak penduduk Aceh menahan penderitaan karena tidak ada yang menjamin biaya kesehatannya. JKA benar-benar menjadi jembatan bagi mereka untuk berobat ke berbagai level fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk RS di Jakarta.
Suksesnya penyelenggaraan JKA mendapat apresiasi dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara pada acara Pencanangan Program JKA di Desa Tibang, Banda Aceh, 29 Nopember 2010. Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH, menganugerahkan “Ksatria Bhakti Husada”, pada Hari Kesehatan Nasional 12 Nopember 2010. Para utusan dari berbagai pemerintah daerah datang ke Aceh untuk mempelajari dan melihat implementasi JKA, terutama di RSUZA Banda Aceh.
Selain akan menyempurnakan program JKA, Irwandi berjanji akan melakukan reformasi biokrasi, pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas, dan berkeadilan. Memperkuat pelaksanaan syariat Islam, menjaga integritas nasionalisme, perdamaian, dan menindaklanjuti prinsip-prinsip MoU Helsinki.
Di sektor pendidikan, Irwandi menjanjikan akan melakukan pemerataan mulai dari pendidikan vokasional, dayah, dan pendidikan umum. “Ini untuk membangun masyarakat berkualitas, berdaya saing di tingkat internasional, nasional, dan regional,” katanya.
Irwandi akan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan. Tak kalah penting, kata Irwandi, ia memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas, dan terintegrasi.
