Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK -- SPKP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuasin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, pada bulan Juli tahun 2024 menggambarkan hasil yang sangat baik.
Survei dilakukan oleh pengguna layanan Lapas Kelas IIA Banyuasin melalui aplikasi 3AS yang difasilitasi oleh Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun SPAK terdiri dari 8 (delapan) indicator yakni ketersediaan informasi pelayanan, persyaratan yang jelas, prosedur yang dapat dipahami, kesesuaian waktu, biaya, sarana dan pra sarana, respon pelayanan, dan konsultasi pengaduan.
Selanjutnya SPKP terdiri dari 5 (lima) indicator yakni tidak ada deskiriminasi, tidak ada kecurangan, tidak ada penerimaan imbalan, tidak adanya pungli, hingga tidak ada percaloan.
Dari sruvei yang dilakukan tercatat ada 41 responden yang terkumpul dengan raihan nilai SPAK Juli 99,63/100 dengan katagori A (sangat baik), begitu juga dengan raihan nilai SPKP April 95,24/100 dengan katagori A (sangat baik).
Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin Jhonny H Gultom mengatakan, hasil survei yang dilakukan terhadap pengguna layanan, memberikan gambaran memuaskan terhadap layanan yang diberikan Lapas Banyuasin kepada setiap pengguna layanan.
"Hasil ini mengambarkan bahwa layanan yang kita selenggarakan telah sesuai dengan harapan dan ekspektasi masyarakat. Kita berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab kita kepada masyarakat dan semua pelanggan Lapas Banyuasin," ungkapnya.
Dirinya menambahkan, hal tersebut merupakan upaya yang harus tetap dijaga dalam proses Pembangunan Zona Integritas dan mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih Lapas Kelas IIA Banyuasin di Tahun 2023.
