Jokowi Tidak Bakal Berani Mencabut Subsidi BBM

Saat ini Jokowi and the ruling party sudah sampai kepada satu titik dimana mereka tidak bisa kembali. Keadaan yang sudah terbentuk selama seminggu terakhir dipastikan akan sangat mewarnai dinamika politik lima tahun ke depan. Semua pihak sedikit-sedikit sudah bisa memprediksi perjalanan pemerintahan Jokowi-JK selama masa jabatannya. Ada kekhawatiran sekaligus ada semacam pelajaran yang bisa diambil dari beberapa peristiwa terakhir di parlemen sehingga mau tidak mau Jokowi tidak bisa begitu saja menganggap remeh persoalan yang ada.

Percayalah disapu bersihnya posisi strategis di DPR/MPR beberapa waktu lalu akan terlihat mengintimidasi orang-orang yang ada dibelakang Jokowi-JK. The ruling party tidak disisakan satupun jabatan sebagai pimpinan disana kecuali Usman Sapta Odang yang mana sebelumnya ia termasuk salah satu tim sukses Jokowi disaat pilpres.Usman Sapta boleh saja dianggap sebagai mata-mata Jokowi di sana. Namun demikian mengingat kelihaian Koalisi Merah Putih memainkan peran politiknya maka bisa saja keberadaan Usman Sapta ini dimanfaatkan sebagai semacam messenger tertentu. Apakah sebagai pesan ancaman politik atau lainnya.

Mengingat begitu lemahnya posisibargainingnya maka pemerintahan mendatang tidak akan punya cukup keberanian mengambil kebijakan atau memutuskan sesuatu yang akan mengambil resiko besar. Oleh karena itu diprediksi selama pemerintahannya akan banyak rencana besar yang akan ditunda atau dilupakan karena Jokowi-JK terpaksa harus melakukan tindakan kompromistis.

Setelah resmi sebagai presiden RI maka sesuai rencana Jokowi-JK akan segera mencabut subsidi BBM yang selama ini diberlakukan. Alasannya adalah sangat jelas yaitu untuk menyehatkan ruang fiskal dan menempatkan subsidi pada tempat yang benar. Namun demikian rencana bagus ini tidak serta merta bisa dipahami publik karena saat itu juga akan terjadi dampak susulan berupa inflasi dan lain sebagainya. Walaupun sifatnya sementara pertanyaannya adalah apakah nanti pemerintah akan cukup kuat mengendalikan keadaan itu ?

Saya punya keyakinan subyektif bahwa jawabannya adalah tidak. Kenapa ? Karena sebagian masyarakat yang tidak menerima akan mendapat dukungan dari sebagian besar penghuni parlemen. Sebaliknya the ruling party seperti biasa tidak akan bisa berbuat banyak. Yang terlihat kemudian seakan-akan pemerintah berjuang sendiriterhadap keputusan yang diambilnya. Siapapun tidak akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi bilamana Jokowi-JK ngotot merealisasikan pencabutan subsidi BBM. Apakah nantinya tidak akan terjadi sesuatu atau akan ada sesuatu yang kita semua tidak inginkan ?

Mungkinkah nantinya Jokowi-JK batal mencabut subsidi BBM seperti yang pernah diucapkannya sebagaimana ketika beliau membatalkan pembentukan kabinet ramping dan non transaksional ? Kita lihat saja nanti ? Tetapi yang jelas kita semua bisa membaca bahwa keputusan tersebut adalah salah satu yang termasuk sebagai keputusan penting dalam seratus hari pemerintahannya maka beliau tentu saja akan mempertimbangkan matang-matang mengingat saat ini keadaan sudah sangat jauh dari apa yang diharapkan Jokowi-JK ? Maka keputusan mencabut subsidi BBM termasuk keputusan yang ngeri-ngeri sedap.

Perlu keberanian yang lebih untuk mengambil keputusan itu. Sekali lagi saya punya alasan subyektif ( pembaca silahkan setuju atau tidak ) bahwa Jokowi akhirnya akan membatalkan pencabutan subsidi BBM. Karena apabila harga BBM dinaikkan maka waktunya akan sangat tidak tepat karena lawan politiknya punya alasan yang masih bisa diterima apabila harga belum bisa dinaikkan. Seperti misalnya saat ini harga minyak dunia yang jauh lebih murah walaupun nilai rupiah tertekan. Inefisiensi dan lain sebagainya.

Keputusan ada ditangan presiden apakah akan memutuskan subsidi BBM dicabut dan terjadi gejolak sosial, penolakan parlemen, dan inflasi atau tidak mencabut subsidi dan menerima cemoohan bahwa ternyata ia senantiasa berbohong.Dua hal yang bisa membuat lawan politiknya berpeluang memperoleh ruang tembak untuk menggoyang-goyang Jokowi. Suka atau tidak suka salah satu darinya akan menjadi keputusan presiden Jokowi.

Cirebon 09 Oktober 2014