Hukum Sebagai Alat Kekuasaan

Tentunya salah satu fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seluruh masyarakatmulai dari presiden sampai orang yang secara fisik paling lemah sekalipun. Equal before the law. Tidak ada perbedaan dimata hukum terhadap setiap orang, Itu idealnya. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Bila seorang hakim membebaskan seorang pencuri bebek dikarenakan alasan kemanusiaan misalnya, maka tetap saja hal seperti itu tidak bisa dibenarkan.

Bila si miskin tidak boleh merugikan hak hukum si kaya, begitu pula sebaliknya si kaya tidak boleh merugikan hak hukum si miskin. Sekalipun langit runtuh hukum tetap harus ditegakkan. Hukum tidak pandang bulu. Ia berlaku terhadap siapapun di negeri ini tak terkecuali seorang presiden.

Di mata hukum seorang presiden tidak ada bedanya dengan seorang petani miskin di desa saya. Namun demikian seorang presiden dikarenakan posisinya sebagai presiden maka Iapun dilengkapi dengan berbagai macam perangkat keistimewaan dan perlindungan hukum yang diperlukan. Tapi pada dasarnya tidak ada perbedaan dimata hukum terhadap siapapun.

Hukum tidak perlu dikomentari. Contoh seseorang telah terbukti melanggar hukum seperti kejadian di salah seorang pemilik akun di facebook yang diduga melanggar UU ITE terhadap presiden. Maka hukumpun harus ditegakkan. Seseorang harus bertanggungjawab terlepas dari apakah itu karena faktor ketidakmengertian atau lain sebagainya. Bila memang dalam proses penegakkan hukum tersebut seseorang diperlukan untuk ditahan, maka itu adalah konsekuensi yang tidak perlu dianggap berlebihan.

Kemarin disinyalir terjadi pula peristiwa hukum yang dilakukan oleh seorang mentri Kumham yang telah menandatangani pengesahan terhadap kepengurusan partai PPP yang sedang terbelah menjadi dua. Pemerintah sejak kemarin mengakui kepengurusan PPP yang sah adalah yang diketuai oleh Romahurmuzy. Apakah pemerintah melakukan pengesahan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada dan tidak ada hukum yang dilanggar.

Walaupun terlihat berbeda namun kedua peristiwa tersebut mempunyai dimensi hukum yang harus ditegakkan. Masyarakat tidak akan melihat ini adalah semata-mata peristiwa hukum. Karena pak Jokowisekarang adalah presiden maka dimensi politik yang ada disanapun tidak boleh diabaikan.

Apakah pencidukan oleh mabes polri terhadap inisial MA yang dituduh menghina presiden di facebook tidak terlalu berlebihan, karena ribuan bahkan ratusan ribu jenis pelanggaran seperti ini dibiarkan begitu saja ? Hal serupa bahkan lebih parah terjadi kepada Abdurrahman Wahid dan SBY tapi tidak satupun dari mereka yang mengalami nasib seperti ini.

Begitu pula terhadap keputusan yang diambil oleh mentri Kumham yang baru. PPP kubu Romi adalah pendukung koalisi presiden maka bukankah ini adalah campur tangan pemerintah . Sesuatu yang sama ketika dilakukan kepada PDI dan PPP oleh pak Harto.

Dari dua peristiwa di atas maka masyarakat bisa saja menyimpulkan :

Apa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap MA sebagai sesuatu ketidakadilan karena hanya untuk melindungi presiden dan apa yang dilakukan oleh pemerintah (Kemenkumham) adalah juga untuk melindungi kepentingan bersama di koalisi.

Adakalanya masalah hukum disiasati sedemikian rupa sehingga menjadi keuntungan politik dan masalah politik disiasati sedemikian rupa sehingga terlihat seperti masalah hukum.

Akhirnya disini saya mohon maaf kepada presiden bahwa saya memilih mendukung presiden sepenuhnya dengan bicara jujur. Karena saya kira kritikan lebih banyak manfaatnya daripada pujian-pujian yang tidak jujur

Cirebon,29 Oktober 2014