Menyiasati Pengendalian Kenaikan Harga Beras oleh Presiden Joko Widodo

Nasi adalah makanan utama lebih dari setengah populasi di dunia dimana indonesia menempati peringkat 4 dengan konsumsi beras terbanyak dengan jumlah konsumsinya mencapai 35,3 juta metrik ton dalam kurun waktu 2023. Nasi menjadi makanan utama orang indonesia juga tak luput dari adanya revolusi hijau yang dilakukan pada masa era orde baru. kala itu program revolusi hijau menjadikan indonesia sebagai negara swasembada beras dan mengakibatkan keseragaman pangan yaitu nasi, Sehingga pemerintah orde baru seperti mengharuskan masyarakat mengonsumsi nasi.Setiap hari,jutaan orang indonesia mengkonsumsi nasi sebagai bagian utama dari makanan mereka,ketika sedang sarapan,makan siang, maupun makan malam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya beras dalam kehidupan sehari hari masyarakat indonesia.

Kenaikan harga beras merupakan isu yang penting di indonesia karena yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa ini merupakan makanan pokok masyarakat indonesia. Sulitnya membeli beras tentu akan mempengaruhi tingkat gizi bagi keluarga khususnya anak anak. Tren kenaikan harga beras medium menyentuh harga 13.520 per kilogram atau naik sekitar 0,37% dari harga sebelumnya. Dikutip beberapa sumber, terdapat banyak sekali penyebab dari kenaikan harga beras ini. seperti cuaca ekstrim El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau berkepanjangan, meningkatnya biaya produksi maupun dipicu dari kenaikan harga BBM

Menilik dari kenaikan harga beras tersebut, Strategi pengendalian kenaikan harga beras sudah banyak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, hal ini adapun terlihat dari terbitnya PERPRES 125 tahun 2022 tentang pengendalian dan stabilitas harga dan pasokan pangan sebagai perencanaan dalam mengendalikan harga pangan, lalu juga ada operasi pasar yang bertujuan untuk menstabilkan harga dengan cara mendistribusikan beras ke pasar-pasar di seluruh Indonesia sehingga dapat menekan harga yang cenderung naik. Presiden joko widodo memastikan bahwa operasi pasar dapat beroperasi di setiap provinsi Indonesia sampai harga beras turun dan kembali stabil.Selain operasi pasar, program beras untuk keluarga miskin (Raskin) juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. 

Program bantuan pangan ini dilakukan dengan mendistribusikan beras secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras dan menstabilkan harga beras di pasar. Untuk mengendalikan harga beras, presiden Jokowi terakhir mengimpor beras dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Impor ini dilakukan untuk memoderasi harga pasar lokal yang tergantung pada beras impor.

Sebagai kepala negara, tindakan yang dilakukan presiden joko widodo adalah contoh nyata dari fungsi controlling dalam manajemen. Henri Fayol mengatakan bahwa fungsi kontrol adalah menilai atau menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana sehingga kesalahan dapat diperbaiki agar tidak terulang.Fungsi controlling mencakup monitoring dan evaluasi terhadap rencana yang telah dibuat, serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan.  Presiden Jokowi berupaya untuk mengatasi krisis beras yang sedang dihadapi Indonesia dengan cara memantau pasokan beras dan mengawasi harga beras agar tetap stabil dan dapat dijangkau oleh masyarakat. 

Dalam hal ini, pemerintah melalui berbagai kebijakan dan tindakan seperti operasi pasar dan impor beras, berusaha mengontrol fluktuasi harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Pengawasan secara langsung (direct control) juga kerap dilakukan presiden jokowi ini terlihat dari seringnya kunjungan presiden ke pasar guna mengecek harga bahan pokok.

Untuk mengatasi kendala dalam pengendalian harga beras, beberapa strategi inovatif perlu diterapkan. Pertama, penggunaan teknologi digital seperti big data dan Internet of Things (IoT) dapat membantu memantau produksi, distribusi, dan harga beras secara real-time. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Teknologi ini juga dapat membantu mendeteksi dan mengatasi spekulasi harga yang dilakukan oleh pedagang besar.

Kedua, penguatan kelembagaan dan peningkatan jumlah serta kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan harga pangan sangat diperlukan. Dengan petugas yang lebih terlatih dan berkompeten, pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap fluktuasi harga beras.

Ketiga, peningkatan kerjasama internasional dengan negara-negara produsen beras seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam penting untuk memastikan pasokan beras impor yang stabil dan berkualitas. Kerjasama ini juga bisa mencakup berbagi teknologi dan praktik terbaik dalam produksi beras, serta perjanjian dagang yang menguntungkan kedua belah pihak.

Keempat, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dan pengurangan ketergantungan pada beras sebagai satu-satunya makanan pokok. Ini bisa dilakukan melalui kampanye nasional yang mendorong konsumsi pangan lokal lain seperti jagung, singkong, dan sagu. Program-program ini dapat melibatkan sekolah, media, dan komunitas lokal untuk mencapai dampak yang lebih luas.

Selain itu, inovasi dalam logistik dan distribusi beras perlu diperkuat. Pemerintah dapat mengadopsi sistem manajemen rantai pasokan yang lebih efisien untuk memastikan distribusi beras yang cepat dan tepat ke seluruh wilayah Indonesia. Penerapan subsidi langsung ke petani juga dapat membantu menekan biaya produksi dan menjaga harga beras tetap terjangkau. Dengan menerapkan strategi-strategi inovatif ini, diharapkan pengendalian harga beras di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dan stabilitas ekonomi nasional tetap terpelihara.