Mohon tunggu...
Moh Arif Widarto
Moh Arif Widarto Mohon Tunggu... karyawan swasta -

Manusia nomaden, mengalir seperti air.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Malik Fajar Tidak Diakui Orang Muhammadiyah Oleh Din Syamsudin

24 Mei 2014   01:11 Diperbarui: 23 Juni 2015   22:11 1243
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Saat pidato membuka sidang pleno dalam Tanwir II di Samarinda, Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan sebagai berikut"

"Belum pernah ada perwakilan resmi Muhammadiyah di pemerintahan. Kalau pun ada itu Ibu Siti Fadhilah Supari yang jadi Menkes. Itu pun berkat Pak Jusuf Kalla yang bersikeras menginginkan Menkes dari Muhammadiyah dan perempuan," kata Din disambut tepuk tangan.

Sumber: DetikNews


Sejatinya,  Muhammadiyah memiliki mantan Ketua Umum yang pernah menjadi menteri di dua kabinet yang berbeda. Dia adalah Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc.

Profesor Malik Fadjar menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Gotong Royong (2001 - 2004). Sebelumnya, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie atau yang disebut Kabinet Reformasi Pembangunan, Profesor Malik Fadjar menjadi Menteri Agama (23 Mei 1998-29 Oktober 1999).

Mungkin ada yang terlewat oleh saya dari pidato Profesor Din Syamsudin tersebut karena pada berita di DetikNews itu ada paragraf yang berbunyi:

Din kemudian menambahkan saat ini warga Muhammadiyah tidak lagi menjabat dalam jabatan eksekutif. Dia menyindir Menag Suryadharma Ali (SDA) yang sewenang-wenang menggeser jabatan di tingkat bawah, sehingga tak lagi diisi oleh warga Muhammadiyah.


Saya yakin Profesor Din Syamsudin tidak lupa. Karena pidato lengkap beliau tidak ada, saya mengasumsikan yang dimaksud Pak Din Syamsudin adalah selama 10 tahun terakhir ini saja perwakilan resmi Muhammadiyah tidak ada di pemerintahan. Hehehe, memangnya ada keharusan menteri itu perwakilan resmi ormas? Nanti semua ormas menuntut ada perwakilan resmi untuk dijadikan menteri dong, Pak?

Menurut pendapat saya, pengisi jabatan menteri itu dipilih karena kapasitas dan kapabilitasnya, bukan karena afiliasinya pada ormas tertentu. Salam hormat, Profesor Din.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun