Kontroversi Pemindahan Ibu Kota Negara

Seperti yang kita tau, Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap. Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan status Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan Timur pada tahun 2024. 

Tentunya rencana pemindahan IKN tersebut langsung mendapatkan respon positif dan negatif dari barbagai macam kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa pemindahan IKN ini akan mengurangi kesenjangan serta membantu untuk meratakan pembangunan di indoneisa, selain respon positif pemindahan IKN juga menuai keritik, mulai dari proses perancangan dan pembuatan UU IKN yang di rasa sangat terburu-buru, permasalahan lingkungan, anggaran sampai dengan desain istana negara.

Pihak yang menolak perpindahan IKN memiliki beberapa alasan dan argumentasi, seperti :

Perpindahan ibu kota bukan prioritas uatama untuk menjawab permasalahan-permasalahan stratgis nasional.
Banyak dugaan bahwa perpindahan ibu kota hanya sekedar untuk menjalankan proyek infrstruktur.
Perpindahan IKN di jadikan alasan karena adanya kegagalan dalam pemerataan pembangunan dan penduduk melalui program transmigrasi.
Perlu adanya kajian akademis yang mendalam, terutama dari aspek hukum tata negara.

Dan pihak yang mendukung perpindahan IKN juga memiliki beberapa alasan, seperti :

Beban demografi pulau jawa yang telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berujung pada krisis air bersih bencana banjir dan tahah longsor akan berkurang karena perpindahan IKN.

Akan berdampak positif pada dunia usaha dan investasi, karena memunculkan kota metropolitan baru .

Lebih efisiensi, karena ibu kota baru akan mengadopsi konsep smart city, yang akan membantu untuk mempermudah akses mulai dari trasportasi hingga akses pelayanan publik yang lebih baik.
Pemindahan ibu kota juga akan merigankan beban Jakarta dari sisi sosial ekonomi.

Dari berbagai macam respon masyarakat yang sangat beragam, pemerintah harus mengkaji lebih dalam tentang pemindahan IKN ini. Tentunya selain memikirkan tentang aspek perkembangan ekonomi dan lingkungan, pemerintah juga harus memperhatikan kepuasan masyarakat dengan cara memberikan informasi agar masyarakat memahami maksud dan tujuan pemerintah dengan baik, hal tersebut harus di lakukan untuk menghindari adanya gerakan masa yang mungkin akan menimbulkan kerugian yang akan berdampak buruk untuk negara.