Indonesia akan menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Banyak hal yang perlu dipersiapkan termasuk sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Menurut Menteri Perindustrian (2018) sektor UMKM merupakan salah satu dari sepuluh sektor yang harus dipersiapkan yakni melalui pemberdayaan UMKM dalam penguasaan tekhnologi. Pemberdayaan UMKM sangat tepat karena sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data BPS tahun 2016 sektor UMKM menyumbang sebesar 60,34% PDB negara, dan mampu menyerap 97,22% tenaga kerja. Selain itu UMKM juga berkontribusi dalam ekspor Indonesia. Menurut data Kementrian KUKM pada tahun 2015 nilai ekspor non migas UMKM tahun 2015 mencapai RP 192,5 Triliun. Nilai ekspor tersebut meningkat 3,5% dibandingkan nilai ekspor 2014. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals. Selain itu perkembangan UMKM dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan.
Kuantitas UMKM lebih banyak dari usaha besar. Di tahun 2017 Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada sebanyak 59.267.759 unit usaha mikro, usaha kecil sebanyak 681.522 unit, usaha menengah ada sebanyak 59.263 unit usaha besar ada sebanyak 4.987 unit. Namun, kuantitas UMKM yang besar masih memiliki berbagai permasalahan. Penelitian Wahid (2014) menjelaskan kesulitan -- kesulitan yang dihadapi oleh UMKM dengan memberikan bobot
presentasi pada masing -- masing permasalahan yakni Kesulitan modal (35,7%), Kesulitan pemasaran (34,8%), Bahan baku (10,8%), Bahan bakar minyak (BBM) atau energi (4,1%), Transportasi (2,8%), Keterampilan (1,2%), Upah buruh (0,8%), dan Lainnya (9,8%). Permodalan UMKM masih menjadi kendala sampai saat ini, Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2017), kebutuhan kredit bagi UMKM sebesar Rp1.700 triliun per tahun di Indonesia. Lembaga keuangan yang ada hanya dapat memenuhi Rp700 triliun dari kebutuhan tersebut sehingga ada kekurangan pendanaan bagi UMKM sebesar Rp1.000 trilliun di Indonesia setiap tahun.
Di era digital seperti saat ini, pesatnya kemajuan tekhnologi memberi kemudahan di berbagai bidang termasuk permodalan. Permodalan UMKM bisa didapat melalui financial technology. Salah satu bentuk financial technology yang mampu membantu permodalan UMKM adalah crowdfunding. Crowdfunding mengharuskan UMKM yang ingin mendapatkan investasi untuk mengunggah dokumen salah satunya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu analisis utama yang dipertimbangkan investor dalam penanaman modal selain itu dengan terbitnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) sudah seharusnya UMKM mampu menyusun laporan keuangan untuk usahanya. Namun, UMKM masih mendominasi belum mampu menyusun laporan keuangan secara layak. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan laporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah masih lemah. Badan Ekonomi Kreatif (2017) menyebutkan bahwa masih banyak UMKM yang belum dapat menyusun laporan keuangan. Kepala Sub Direktorat Perbankan Syariah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyatakan setiap kali menyelenggarakan pelatihan untuk membuat laporan keuangan hanya 20% yang mampu menyusun dan masih secara manual, belum digital sesuai dengan harapan pemerintah.
The Association of Chartered Certified Accountants (2014) merumuskan bahwa konsep literasi keuangan mencakup pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi mengenai konsep keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi atau perusahaan dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu. Literasi keuangan mencakup sejumlah kemampuan dan pengetahuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu mengelola atau menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya (Lusardi, 2012). Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan dan terkait dengan kebiasaan, perilaku dan pengaruh dari faktor eksternal.
Berdasarkan PISA 2012: FinancialLiteracy Assessment Framework (OECD INFE, 2012), dirumuskan bahwa literasi keuangan merupakan faktor yang fundamental untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Dari sudut pandang konsumen, literasi keuangan yang baik akan memunculkan keputusan pembelanjaan yang mengedepankan kualitas. Hal ini akan berakibat pada kompetisi di industri yang menjadi sehat dan kompetisi akan mengedepankan inovasi dalam barang dan jasa yang ditawarkan ke konsumen. Selain itu, dengan literasi keuangan yang baik juga bisa meminimalkan terjadinya keputusan yang salah terhadap isu ekonomi dan keuangan yang muncul. Dari sudut pandang penyedia jasa keuangan, literasi keuangan yang baik akan memberikan informasi yang memadai mengenai produk, pemahaman resiko pada pelanggan dan efisiensi biaya. Sedangkan dari sudut pandang pemerintah, dengan adanya literasi keuangan yang baik pada masyarakat maka pemerintah dapat memperoleh pemasukan pajak dengan maksimal untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik. Menurut penelitian Ratnawati (2015), Dwitya Aribawa (2016) dan Jati (2017), literasi keuangan mampu menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja usaha.
Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasi perusahaan yang memberikan informasi keuangan bagi entitas itu sendiri maupun pihak eksteral.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan, yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan dari sebuah entitas. Komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen suatu entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, beban, pendapatan (termasuk gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas, sehingga laporan keuangan berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan ketentuan yang mengatur entitas bisnis untuk menyusun laporan keuangan. Salah satu standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu SAK EMKM. SAK EMKM adalah kepanjangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro yang dirancang secara khusus sebagai standar akuntasi keuangan untuk UMKM. Penyajian laporan keuangan EMKM harus konsisten, informasi keuangan harus komparatif dan lengkap. Laporan keuangan EMKM minimal harus memuat laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.
Analisis kelayakan financial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Menurut Husnan dan Suwarsono (2000), analisis kelayakan finansial bertujuan untuk menghindari penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Salah satu komponen yang diperlukan dalam melakukan analisis kelayakan financial, yaitu kelayakan investasi. Sebuah proyek dapat dikatakan layak atau tidak secara finansial dapat diketahui dari kriteria investasi (Husnan dan Suwarsono, 2000
