Ironis! Di saat jutaan umat Islam Indonesia harus menunda keberangkatan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dikarenakan terbatasnya kuota yang ada. Namun di saat yang sama, anggota DPR justru beramai-ramai berangkat haji dengan memanfaatkan fasilitas negara.
Sungguh miris menyaksikan keberangkatan haji anggota DPR pada tahun ini. Betapa tidak, jumlahnya sangat fantastis, yakni 105 orang. Dari jumlah tersebut, ternyata hanya 22 orang yang anggota DPR. Sedangkan sisanya adalah 'rombongan pelesiran' seperti pendamping, staf dan tenaga ahli. Padahal, tujuan anggota DPR ke tanah suci selama musim haji ini adalah untuk memantau pelaksanaan ibadah haji.
Yang menjadi pertanyaan, jika 22 orang itu bertugas untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan ibadah haji, lalu apa yang dilakukan sebanyak 83 orang staf dan rombongan non-anggota DPR itu? Mengawasi atau sekadar pelesiran dengan memanfaatkan fasilitas negara?
Yang juga terkesan mengada-ada adalah rombongan anggota DPR yang mengawasi haji ini. Seperti diketahui, komisi di DPR RI yang membidangi haji adalah Komisi VIII. Lalu, mengapa di dalamnya ada rombongan dari komisi lain seperti Komisi V, VI, dan Komisi VII?
Dalam keterangan persnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah menjelaskan, keberangkatan anggota DPR ke Saudi hanyalah mengemban tugas, yakni melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Jika benar melakukan pengawasan, apakah anggota komisi lain dan staf serta rombongan layaknya piknik itu juga melakukan pengawasan?
Apapun alasannya, hal tersebut tetap saja menjadi aib dan hanya akan memperburuk citra institusi DPR di mata rakyat. Anggota DPR ini, sebagian di antaranya berangkat justru bukan termasuk pihak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji, tapi sekadar memanfaatkan kesempatan saja. Apalagi, kuota haji yang dipergunakan adalah non-kuota.
Kita tak tahu apa motivasi dari setiap anggota DPR dan rombongan itu. Tapi, memanfaatkan kesempatan dengan mengatasnamakan pihak tertentu sungguh merupakan aib yang memalukan. Bukan saja membohongi diri sendiri dan rakyat Indonesia, Tuhan pun turut mereka tipu.
Sebenarnya masyarakat kita sudah apatis melihat perilaku anggota DPR yang tak jujur, yang korup dan kerap membohongi rakyat. Berbagai cara dan alasan dikemukakan demi menutupi aib atau perilaku buruk mereka. Meninggalkan rapat dengan berbagai alasan, atau tidak ikut paripurna tapi menitipkan tanda tangan, atau perilaku lainnya seperti tidur saat sidang membahas urusan rakyat. Apakah mereka masih layak disebut sebagai wakil rakyat?
Semoga mereka masih punya nurani..