Ibu Kota Pindah, Solusi, Masalah atau Pengalihan Isu?

Dalam tulisan ini penulis ingin membicarakan tentang beberapa yang viral di Twitter, walaupun sebenarnya isu ini pada tahun-tahun sebelumnya sudah hangat kemudian menghilang tapi dengan pemberitaan akhir-akhir ini dengan rapat yang dilakukan oleh presiden dengan para menteri tentang pemindahan ibu kota menyebabkan isu yang kemaren mulai hilang kini terangkat kembali.

Dalam sejarahnya, ternyata Indonesia pernah melakukan pemindahan ibu kota sekaligus pusat kenegaraan. Pemindahan ibu kota dilatar belakangi dengan beberapa kondisi seperti yang terjadi pada 4 Januari  1946 ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta karena pada masa itu Belanda yang belum rela Indonesia merdeka maka untuk menyelamatkan kondisi pada waktu itu Soekarno memindahkan Jakarta ke Yogyakarta dengan pertimbangan Yogyakarta ada kota aman dengan di lindungi oleh benteng alam. 

Hampir 2 tahun pada 19 Desember 1948 ibu kota dipindahkan lagi ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat karena ada agresi militer II yang Belanda menyebut nya sebagai aksi polisional, kemudian dipindahkan lagi di Bireuen, Aceh walaupun hanya selama seminggu sampai pada akhirnya kembali pada Jakarta. 

Pemindahan Ibu kota yang telah penulis sebutkan karena pada waktu Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk berkuasa lagi.

Pada akhir Kepemimpinan Jokowi, Isu yang dianggap sudah hilang kini muncul lagi, entah ini merupakan hal positif atau negatif bagi masyarakat Indonesia atau hanya sekedar pengalihan isu yang dilakukan pemerintah, mengingat akhir-akhir ini pemerintah disibukkan dengan pemilu yang mengakibatkan ada kesekan di tubuh masyarakat akibat politik identitas.

Kembali pada isu hari ini, penulis ingin menguraikan beberapa alasan pemerintah  yang menginginkan pemindahan ibu kota. Kalau melihat pandangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonego sesuai yang di kutip detik finance yaitu pemindahan untuk pemerataan ekonomi Indonesia bagian timur, selain itu untuk mengurangi beban yang selama ini ditanggung oleh DKI Jakarta dan Pulau Jawa yang akrab dengan kemacetan. Sehingga menimbulkan dampak kemacetan yang luar biasa.

Sekarang yang harus diperhatikan apakah dengan memindah Ibu kota menyelesaikan masalah atau memunculkan masalah baru, sehingga ada pertimbangan tersendiri bagi pembaca untuk setuju atau menolak dari keinginan pemerintah.

Ketika ibu kota dipindahkan maka pemerintah harus memikirkan tempat yang akan dituju, dari keinginan presiden Ibu kota maunya di luar Jawa sesuai yang dari tujuan besar dari pemerintah adalah memajukan ekonomi Indonesia Timur maka kemungkinan terbesar adalah Indonesia timur atau Indonesia tengah. 

Setelah menentukan Kota, apakah siap kota yang di tuju baik dari SDM dan SDA untuk menjadi Ibu Kota. Sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, Walaupun ada informasi bahwa Kalimantan adalah tempat yang paling kuat untuk dijadikan Ibu Kota.

Kemudian hal yang terjadi akhir-akhir ini melihat angka hutang Indonesia yang terus naik, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Piutang per akhir Januari mencapai sebesar Rp4.498,56 triliun. 

Angka ini meningkat 13,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.958,66 triliun. Dan ini diperparah dengan  kondisi rupiah tidak stabil pada tahun-tahun ini berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbak Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.188 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan patokan sehari sebelumnya (26/04) yang ada di angka 14.154 per dolar AS.

Sedangkan apabila Indonesia benar melakukan pemindahan, maka negara harus melakukan pembangunan tata kota dengan memerlukan biaya besar apakah dengan pemidahan Ibu Kota adalah solusi dari beberapa masalah yang terjadi di Jakarta atau malah membuat masalah baru?

Ketika dipikir-pikir, penulis merasa  mungkin pemindahan ibu kota hanya bagian dari pengalihan isu yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2019 ini, mengingat dari dulu Indonesia sering melakukan pengalihan isu.