Kolaborasi Pemerintah dan Wajib Pajak dalam Menyukseskan CoreTax 2025

Sebagai seorang mahasiswa dan pekerja di bidang perpajakan, saya sering kali merenungkan dinamika antara pemerintah dan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan. Perubahan besar seperti implementasi CoreTax 2025 menjadi momen penting yang tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga kolaborasi yang sinergis antara kedua belah pihak.

Harapan dan Tantangan : 
Bayangkan sebuah sistem perpajakan yang transparan, efektif, dan ramah pengguna---itulah visi CoreTax 2025. Sebagai wajib pajak sekaligus bagian dari ekosistem perpajakan, saya sangat antusias melihat bagaimana teknologi baru ini dapat menyederhanakan administrasi perpajakan. Tidak lagi mengantre di kantor pajak atau bingung dengan form yang kompleks. Namun, di balik optimisme ini, ada kegelisahan: bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyosialisasikan sistem ini?

Kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang kurang paham teknologi atau bahkan enggan untuk berubah. Saya pernah menemui kolega yang merasa frustrasi hanya karena sistem online mengalami error saat jam sibuk pelaporan. Ini menunjukkan bahwa sekadar menyediakan teknologi saja tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur yang kuat, stabilitas sistem, dan dukungan teknis yang responsif.

Kritik: Menghadapi Realita di Lapangan
Tidak bisa dipungkiri, pemerintah telah menunjukkan komitmen besar dalam transformasi digital ini. Namun, implementasi CoreTax 2025 harus belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti beberapa kali kegagalan sistem di musim pelaporan pajak. Kritik saya terletak pada pendekatan yang sering kali terlalu fokus pada teknologi, tetapi kurang melibatkan perspektif pengguna.

Misalnya, masih banyak wajib pajak yang tidak memahami perbedaan antara e-Bupot dan e-Faktur, apalagi jika sistem ini terintegrasi dalam CoreTax. Jika wajib pajak kebingungan, ini justru bisa menghambat efektivitas sistem baru. Selain itu, pelatihan dan edukasi yang diadakan sering kali terbatas di kota-kota besar, padahal transformasi ini juga menyasar wajib pajak di daerah.

Baca juga: Generasi Z dan Transformasi Digital: Pandangan terhadap Sistem Coretax di Tahun 2025

Saran: Kolaborasi dan Edukasi yang Berkesinambungan
Untuk menyukseskan CoreTax 2025, pemerintah harus meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Saya menyarankan agar pemerintah:

1. Mengembangkan Modul Edukasi yang Interaktif: Sebuah aplikasi simulasi atau e-learning yang membantu wajib pajak memahami alur pelaporan dengan CoreTax. Ini akan mempermudah adaptasi, terutama bagi generasi yang kurang akrab dengan teknologi.
2. Meningkatkan Fasilitas Konsultasi Pajak Gratis: Baik secara online maupun offline, konsultasi ini bisa menjadi wadah untuk memberikan solusi terhadap masalah teknis maupun administratif.
3. Memperkuat Infrastruktur Teknologi: Stabilitas server saat masa pelaporan menjadi kunci utama agar kepercayaan publik tetap terjaga.
4. Melibatkan Komunitas Pajak: Pemerintah bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas profesi untuk menyebarkan informasi dan pelatihan.

Sebagai generasi muda yang akan menjadi bagian dari ekosistem pajak masa depan, saya percaya bahwa kesuksesan CoreTax 2025 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita sebagai wajib pajak. Mari kita dukung transformasi ini dengan mempersiapkan diri, membuka ruang diskusi, dan menyuarakan aspirasi. Dengan kolaborasi yang solid, CoreTax 2025 dapat menjadi tonggak baru menuju sistem perpajakan yang lebih modern dan inklusif.

Baca juga: Menguak Tantangan dan Peluang Pajak Karbon di Indonesia, Siapakah Kita?

Baca juga: Aset Korupsi untuk Negara, Peran Pajak dalam Mengelola Hasil Perampasan