 David Wallace-Wells melukiskan gambaran menakutkan tentang kiamat lingkungan yang akan datang. "Seluruh wilayah bumi akan menjadi terlalu panas untuk dihuni manusia dan mereka yang tertinggal akan mati karena kepanasan. Penyakit akan bertambah dan bermutasi. Kekurangan pangan akan menjadi kronis karena kita gagal memindahkan pertanian dari satu iklim ke iklim lainnya. Seluruh negara seperti Bangladesh dan sebagian negara lain seperti Miami akan berada di bawah air. Kekurangan air bersih akan berdampak pada manusia dan pertanian. Lautan akan mati, udara akan semakin kotor".
 Menurut laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) terkait informasi terkini dampak perubahan iklim global, miliaran orang di seluruh dunia terkena dampak perubahan iklim. Kelompok masyarakat yang paling rentan di dunia akan menjadi pihak yang paling menderita, Adaptasi sangat penting untuk menurunkan risiko dampak iklim. Sedangkan sistem mitigasi dapat menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian dan kerusakan, berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana, dan mendukung adaptasi perubahan iklim.
 Hiruk pikuk politik di Indonesia menghadapi pilpres sedang panas panasnya dan dinamika peristiwa politiknya begitu kencang, sekencang angin topan Saola yang melumpuhkan China dan Hongkong, sepanas  badai Dora yang menghanguskan Hawai, gejolaknya laksana topan Khanun di Korea Selatan dan Lan di Jepang yg membawa hujan deras. Jika prediksi kiamat lingkungan diatas tampak agak sulit dibayangkan, yang harus kita lakukan adalah melihat peristiwa cuaca ekstrem baru-baru ini. Jangan sampai peringatan yang mengerikan, konsensus ilmiah, dan jumlah korban tewas akibat peristiwa iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya gagal untuk menggerakkan masyarakat. Apa yang sedang terjadi dan ancaman kepunahan sudah sangat nyata.
 Penentuan kriteria capres-cawapres maupun koalisi pendukungnya selayaknya menyertakan visi dan rekam jejak yang jelas dalam pengendalian perubahan iklim baik mitigasi maupun adaptasi. Apalagi posisi Indonesia termasuk negara kepulauan dimana 65% penduduknya tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, maka sudah seharusnya interest ini disisipkan ketika kita menghadapi tahun politik. Pandangan orang-orang terkemuka, seperti calon Presiden, dapat mempunyai pengaruh besar terhadap opini publik. Anggota masyarakat yang bersekutu dengan calon presiden atau mendukungnya hanya karena mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota Partai tertentu, dapat diharapkan juga sejalan dengan pandangannya mengenai perubahan iklim atau isu lainnya.
 Tentu kita masih ingat pada Desember 2016 yang lalu Donald Trump resmi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum presiden Amerika Serikat. Trump pernah disebut  oleh Joseph Goffman, direktur eksekutif Program Hukum Lingkungan Harvard, sebagai seorang nihilis iklim, " dia tidak percaya apa pun pada perubahan iklim". Bahkan tahun 2012, ia terkenal dengan mengatakan bahwa perubahan iklim "diciptakan oleh dan untuk Tiongkok agar manufaktur AS tidak kompetitif". Ia menyebut perubahan iklim sebagai "mitos", "tidak ada", atau "sebuah hoax yang mahal". Trump melihat masalah ini dari sudut pandang politik, bukan sudut pandang moral, ia hanya peduli pada kemenangan.
 Pada akhirnya, apa pun yang diyakini Presiden Trump tidak menjadi masalah, yang penting adalah rekam jejak apa yang dia lakukan. Maka tidaklah mengherankan apabila dibawah administrasinya isu perubahan iklim bukanlah prioritas. Bahkan pada tanggal 4 November 2019, pemerintahnya secara resmi mundur dan menghentikan semua partisipasi dalam Perjanjian Paris 2015 mengenai mitigasi perubahan iklim, ia berpendapat bahwa perjanjian tersebut "merusak" perekonomian AS, dan menempatkan AS berada dalam posisi yang dirugikan secara permanen. Trump menyoroti hilangnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah hingga turunnya produksi industri merupakan bagian dari kerugian yang diterima AS.
 Namun, terlepas dari bukti-bukti yang ada, perubahan iklim tetap menjadi isu politik terberat dan paling sulit diselesaikan yang pernah kita hadapi sebagai masyarakat.  "Kami tidak terlalu khawatir mengenai perubahan iklim karena hal ini terlalu membebani dan kami sudah mengalaminya terlalu dalam". Ini seperti jika Anda berhutang pada bandar Anda $1.000, Anda seperti, 'Oke, saya harus membayar kembali orang ini.' Namun jika Anda berhutang pada bandar Anda sebesar $8000 triliun dolar, Anda sudah mati rasa, "Saya kira saya akan mati saja." Anda tidak harus menjadi penyangkal perubahan iklim untuk akhirnya bersikap acuh tak acuh terhadap isu ini.
 Di dunia yang didominasi oleh manusia dan perubahan iklim yang cepat, bukan hanya manusia yang terdampak namun spesies besar dan kecil semakin rentan terhadap kepunahan. Serangga adalah organisme yang paling banyak dan beragam di muka bumi, mereka adalah organisme-organisme kecil yang mengatur dunia. Albert Einstein pernah menyatakan: "Jika lebah menghilang dari permukaan bumi, manusia hanya punya sisa waktu hidup empat tahun lagi." Timbul pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang zaman di mana kita "bermain sebagai tuhan" dimuka bumi. Narasinya menyentuh inti kehidupan manusia: Apa yang harus kita lakukan saat kita bergerak cepat menuju masa depan dimana teknologi hadir di hampir setiap aspek kehidupan kita? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan spesies lain ketika keberadaan kita dan kelangsungan hidup mereka tampaknya saling bertentangan?
 Politik merupakan proses top-down dan bottom-up. Tindakan warga negara mempengaruhi elit dan kebijakan. Namun masyarakat pada gilirannya dipengaruhi oleh kekuatan yang lebih besar dan aktor-aktor berkuasa, termasuk politisi. Kemenangan seorang capres dan partai yang mengusungnya pada peristiwa pemilu memberikan peluang untuk melihat bagaimana perubahan politik berskala besar berdampak pada opini publik. Sayangnya, peristiwa politik sering dimanipulasi oleh mereka yang ingin membentuk pemikiran kita. Meskipun isu lingkungan hidup tidak menjadi isu utama dalam kampanye Presiden saat ini, sikap skeptis terhadap tindakan maupun kebijakan iklim, dukungan terhadap industri batu bara, dan penolakan terhadap peraturan lingkungan hidup mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai perubahan iklim.
Â
