Kebijakan kesetaraan gender telah menjadi cabang prioritas kebijakan negara di Uzbekistan. Presiden negara telah mencatat bahwa menjamin hak, kebebasan, kepentingan sah perempuan akan menjadi inti dari kebijakan tersebut bersama dengan memperkuat peran perempuan dalam kehidupan publik dan pekerjaan pemerintah.
Baru-baru ini, informasi tentang pengalaman Uzbekistan dalam memastikan hak dan kebebasan perempuan dalam rangka implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan telah disebarluaskan ke Negara Anggota PBB sebagai dokumen resmi sesi ke-75 Sidang Umum PBB A/75/773.
Dalam kaitan ini, para ahli PBB dan Inter-Parliamentary Union (IPU) menekankan bahwa tren yang diamati di Uzbekistan di bidang ini sejalan dengan proses global dalam meningkatkan representasi perempuan di tingkat pemerintahan tertinggi, menghilangkan ketidaksetaraan gender, meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, pemerintah, dan peradilan.
Perubahan historis dalam perjuangan untuk kesetaraan gender terjadi pada Januari 2021 ketika UN Women (entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan) serta laporan tahunan IPU "Women in Parliament" mengumumkan bahwa pangsa global perempuan di parlemen nasional menyumbang lebih dari seperempat (25,5%) anggota parlemen di seluruh dunia. Sedangkan untuk Uzbekistan, negara tersebut mencapai tujuan yang lebih tinggi setelah pemilu pada akhir 2019 di mana 32% wakil dari Kamar Legislatif Oliy Majlis dan 25% di Senat adalah berjenis kelamin perempuan.
Menurut indikator ini, Uzbekistan termasuk di antara 50 negara teratas di dunia (dari 190), di atas hampir semua negara bekas Soviet, dan ini menunjukkan pendekatan dan tren yang secara fundamental baru dalam pengaturan kegiatan parlemen Uzbek.
Dalam kerangka implementasi Strategi Aksi, serta untuk mengatur pekerjaan yang konsisten tentang implementasi dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN SDGs) untuk periode hingga 2030, Uzbekistan telah mengembangkan sembilan target yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan dan pemberdayaan semua wanita dan anak perempuan.
Sesuai dengan target UN SDG kelima, pada tahun 2030, semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun harus diakhiri, untuk memastikan kesetaraan gender, partisipasi penuh dan efektif dari perempuan dan kesempatan yang sama bagi mereka untuk memimpin di semua tingkatan pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, hukum, sosial ekonomi, budaya dan kemanusiaan. Selain itu, SDGs memberikan implementasi yang paling lengkap dari prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan program pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan.
Hingga hari ini, Uzbekistan telah mengadopsi semua perjanjian internasional utama yang melindungi hak dan kebebasan hukum, sosial, dan ekonomi bagi perempuan serta melindungi mereka dari semua bentuk diskriminasi dan pelecehan. Undang-undang berorientasi gender "Tentang jaminan persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki", "Tentang perlindungan perempuan dari pelecehan dan kekerasan", "Tentang perlindungan kesehatan reproduksi warga negara", "Tentang Amandemen dan artikel tambahan 15 dari UU Keluarga ", "Tentang Amandemen Kode Perburuhan Republik Uzbekistan" mengenai penghapusan pembatasan yang terkait dengan pilihan perempuan atas bentuk-bentuk kegiatan ketenagakerjaan yang sebelumnya dilarang dan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan asimetris gender lainnya. Para ahli dari badan-badan PBB seperti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Organisasi Internasional untuk Migrasi dan Organisasi Perburuhan Internasional juga berpartisipasi dalam pengembangan tersebut.
Lebih dari 20 keputusan dan resolusi Presiden Republik Uzbekistan dan resolusi Pemerintah juga telah diadopsi. Sejumlah perubahan dan penambahan telah dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta memerangi kebiasaan dan praktik yang sudah ketinggalan zaman. Keahlian hukum-gender wajib dalam undang-undang telah diperkenalkan dalam praktiknya, yang bertujuan untuk menghilangkan ketidaksesuaian ketentuan undang-undang normatif dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, mengidentifikasi kemungkinan risiko yang bersifat diskriminatif dalam proses penerapannya.
Dalam kaitan ini, Natalia Gherman, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Tengah, Kepala Pusat Regional PBB untuk Diplomasi Pencegahan untuk Asia Tengah mencatat bahwa komunitas internasional menilai secara positif upaya Uzbekistan di bidang kesetaraan gender. Penerapan dan implementasi undang-undang ini berkontribusi pada peningkatan proporsi perempuan menjadi 33% pada posisi manajerial dan 45% dalam total populasi usia kerja. Hal ini juga menunjukkan peningkatan nyata dalam representasi politisi perempuan dan pemimpin perempuan di semua bidang, dan kemajuan negara yang konsisten dalam mencapai kesetaraan gender.
Strategi pencapaian kesetaraan gender di Republik Uzbekistan hingga tahun 2030 sedang dikembangkan, yang bertujuan untuk memastikan persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki di semua bidang, dalam kehidupan publik, dalam proses reformasi sosial-ekonomi yang dilaksanakan di negara tersebut. Alanna Armitage, Direktur Kantor Regional UNFPA untuk Eropa Timur dan Asia Tengah menekankan bahwa sebagai hasil dari penerapan Strategi ini, "lebih banyak pemimpin perempuan akan muncul di Uzbekistan, dan urbanisasi akan berlangsung secara berkelanjutan. Pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan akan terjamin, peluang baru akan tercipta, terutama bagi remaja putri yang akan menjadi pemimpin hebat saat ini dan masa depan, dan potensi penuh mereka akan terwujud, dan budaya gaya hidup sehat akan terbentuk di masyarakat ".
