Harga cabe melambung. Begitulah berita koran dan televisi setiap hari dalam bulan-bulan ini. Hampir semua lapisan masyarakat panik, termasuk jajaran kabinet dan Presiden SBY. Kenapa demikian? Karena cabe ternyata bisa mempengaruhi inflasi. Karena itu jajaran kabinet bidang ekonomi harus mengambil keputusan untuk mengendalikan harga cabe yang menggila itu.
Tapi ada satu pertanyaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah berkuasa saat ini, bagaimana nasib para petani cabe itu? Apakah harga cabe (kriting) yang melambung di pasar memiliki dampak bagi kesejahteraan petani? Nampaknya ini pertanyaan yang sulit dijelaskan.
Dalam praktek ekonomi, harga pasar tidak selalu sama dengan harga produsen (petani). Sebab cabe yang diperjual belikan di pasar sudah melalui beberapa tangan (saluran pemasaran). Disinilah letak peliknya nasib petani. Mereka banting tulang memeras keringat untuk menghasilkan buah (cabe). Prosesnya tidak sederhana; (1) mulai dari mengolah tanah, (2) mencari benih, (3) menanam, (4) memelihara - memupuk, nyiangi, dll, (5) panen. Tapi kita pernah mau paham dengan proses-proses itu? Bagi kita yang penting dapur berasap dan bisa merasakan pedas, ya sudah selesai.
Sementara pak Tani harus kerja keras demi memasok cabe bagi orang-orang kota. Kita tidak pernah mau tahu bagaimana mereka berjibaku memperoleh bebit untuk ditanam. Benih yang saat ini dikuasai oleh korporasi dan pak Tani harus menggadai perhiasan istrinya untuk membeli sekilo atau dua kilogram benih. Pernahkah kita tahu itu?
Mana revitalisasi pertanian (RPPK) yang kau janjikan dulu (2004)? Atau jalan instan lewat food estate yang ditawarkan ke investor itu? Kalau tidak ada perubahan dalam mengelola pertanian, yakinlah 5 - 10 tahun lagi, kita akan impor beras dari Arab Saudi dan Negara Timur Tengah lainnya yang nanam padi di Papua dan sejumlah lokasi proyek food estate. Apa tidak memalukan? Bangsa agraris macam apa ini?