Kisruh Partai Golkar (Golkar) belum berujung, hal ini sebagai sesuatu yang “biasa” dalam dunia politik, sebab politik ditakdirkan memang untuk gaduh,kegaduhan dalam dunia politik akan selalu dianggap sebagai dinamika.
Benang ruwet yang sedang melanda Golkar punya rentetan penyebab yang amat panjang di internal Golkar sendiri. Kegaduhan makin menjadi- jadi dan melebar setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna laoly mengirimkan surat (cinta) kepada Golkar versi Ancol.
Agung Laksono, Ketua Golkar versi Ancol, yang memang sedang “kebelet” menduduki kursi “beringin”, sumringah bukan kepalang. Tak ayal, ia dan konco konconya menggelar jumpa pers, anjang sana anjang sini untuk mengabarkan bahwa “Golkar Ancol”adalah Golkar yang sah diakui pemerintah.
Di lain pihak, Golkar versi Bali,gundah bukan kepalang pula, ARB dan kawan kawan, tergopoh gopoh menampik soal keabsahan Golkar Ancol. Seluruh DPD Provinsidi kumpulkan. Berbagai argumen di kemukakan bahwa Menteri Yasonna Laolysalah mendifinisikan dan mengartikan putusan Mahkamah Partai. Menurut Golkar Versi Bali, Mahkamah Partai tidak mengambil Putusan soalsiapa yang sah.
Silang pendapat terus berlanjut. Acara ILC yang sejatinya membahas soal KMP-pun, berubah menjadi perdebatan antara kubuARB dan kubu Agung Laksono. Perdebatannya adalah soal keabsahan,sampai sampai yang namanya Yoris Raweyai, mengatakan mulai besok, orang orang kubu ARB dilarang memakai baju kuning. (Yoris yakin, esok harinya, Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan Surat Keputusan—tapi nyatanya sampai sekarang belum juga).
Wah wah…. Saya yang kebetulan nonton perdebatan itu, mengernyitkan kening. “ Kuasa betul nih orang”, pikir saya. Tapi saya ya mafhum juga, sebab dalam pikiran Yoris, hanya kubu-nyalah yang saat ini “berhak” atas baju kuning. Saya juga mafhum, mungkin saking semangatnya, Yoris lupa bahwa yang dilarang untuk memakai baju Golkar adalah orang yang bukan anggota Golkar. Kalau Nurdin Halid, Idrus Marham, Aziz Samsudin cs yang ikut ILC itu masih sebagai anggota Golkar.
Kembali pada soal kegaduhan, nampaknya tidak akan selesai dengan cepat. Mengapa?. Karena yang di keluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM itu bukanlah Surat Keputusan tentang keabsahan. Jadi tidak punya konseksekwensi hukum. Artinya, surat ini bisa dianalogikan, surat dari orang tua yang mempunyai “gadis” molek yang diperebutkan dua perjaka “tong tong” yakni Agung dan ARB.Dua perjaka ini sama sama “melamar”. Nah, Yosanna Naoly sebagai orang tua, nampaknya lebih condong ke Agung. Untuk memuluskan “kecondongannya” itulah, Yasonna menulis surat, “Hai Agung, kalau kamu mau saya sahkan sebagai orang yang memiliki “gadis” ini, segera kamu penuhi permintaan ini dan itu”, begitulah kira kira maksud surat Yasonna.
Lantas apa yang dapat di petik dari kegaduhan Partai Golkar ini? Politik memang dunia paling kejam, main sikut, main tendang, main jegal adalah “sesuatu” yang sangat biasa terjadi –meski tidak ada yang mau ngaku--, soal “kebenaran” bisa dikesampingkan dengan “pembenaran”.
Sama halnya dengan surat Yasonna Naoly, tidak lain adalah sebagai tindakan pembenaran. Pembenarannya adalah, karena ia sebagai pembantu Presiden (Kepala Pemerintahan), ingin agar pemerintah aman dari aspek politik, maka dianggap wajar Yasonna condong ke Agung karena Agung akan mengamankan roda pemerintahan.
Sama juga halnya dengan hengkangnya para loyalis ARB ke Agung, itupun sebagai tindakan “pembenaran”. Mengapa?, mereka ingin agarposisinya aman dimasa yang akan datang.
Ringkas kata, apa yang terjadi saat ini di Golkar tak lain adalah kegaduhan politik yang masing masing mengungkapkan soal “pembenaran” atas dirinya masing. Yasonna juga merasa benar bertindak demikan karena tugas Menteri adalah mengamankan “kebijakan” pemerintah agar rodanya berjalan dengan baik, tak peduli dapur orang tercabik-cabik. Agung juga demikian, merasa benar karena di dukung Yosanna, sementara ARB juga merasa benar karena apa yang dilakukan sudah di jalankan sesuai dengan AD/ART partai, dan menganggap Yasonna telah mengesampingkan “kebenaran”.
Jadi, boleh percaya boleh tidak, ke depan kisrus Partai Golkar ini akan ditandai denganmunculnya pembenaran pembenaran. Jika --entah kapan waktunya -- Menteri Hukum mengesahkan kepengurusan DPP Golkar –apakah ke Agung atau ARB-, maka saya yakin DPD Propinsi dan DPD Kabupaten/Kota akan merapat kesana, itulah pembenarannya, CARI AMAN to.!
