Mohon tunggu...
Moch. Marsa Taufiqurrohman
Moch. Marsa Taufiqurrohman Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Hukum (yang nggak nulis tentang hukum)

Seorang anak yang lahir sebagai kado terindah untuk ulangtahun ke-23 Ibundanya.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

BPK Bukan Cuma Cari-cari Kesalahan

13 Juli 2019   17:03 Diperbarui: 13 Juli 2019   17:05 62
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kesejahteraan merupakan tujuan negara Indoenesia sebagaimana amanat UUD 1945. Sejahtera dapat didefinisikan sebagai keadaan yang linear dengan sentosa dan makmur, yang diwujudkan dalam keadaan yang berkecukupan dan tidak kekurangan dalam segala hal, baik yang berkaitan dengan materi maupun rohani. Kesejahteraan rakyat merupakan tugas utama yang diemban oleh pemerintahan seluruh dunia. Mewujudkan kesejahteraan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat pada setiap lapisan yang ada.

BPK memiliki visi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Maka jelas salah satu tujuan negara disini adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tujuan strategis BPK juga untuk mencapai tujuan negara tersebut. 

BPK bertujuan meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara dan meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Mencapai tujuan negara juga merupakan landasan berpikir BPK.

BPK kawal harta negara untuk kesejahteraan. BPK mengawal setiap pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan harta rakyat. BPK menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana amanat UUD pasal 23 ayat 1 bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan terbuka dan bertanggungjawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BPK mendorong agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transpara dan akuntabel, maka 2 hal ini harus dilakukan dengan konsisten untuk kesejahteraan rakyat yang meningkat. Akuntabel tidak hanya sebatas baiknya pengelolaan keuangan, namun juga baiknya kinerja, apakah kebijakan dan penetapan anggaran benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, dan apakah sudah sesuai dengan hasil. BPK mengawal dan memastikan serta menelusuri besaran aliran dan yang masuk dan membandingkan hasil kesejahteraan yang diperoleh, sehingga tujuan dan cita-cita negara pun tercapai.

Namun tetap saja, BPK tidak akan berjalan dengan sukses apabila tidak didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu dukungan dari semua pihak sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita ini.

Inilah yang perlu disadarkan, bahwa BPK bukan hanya sebatas memeriksa dan mencari kesalahan, BPK juga tidak hanya bertugas mengawal harta negara, jauh lebih daripada itu. Jelas tidak dapat dipungkiri bahwa BPK mengawal kesejahteraan rakyat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun