Gaji Sulit, Beban Kerja Nyelekit?

Yuk intip Peran SDM Puskesmas Sebagai Garda Depan dalam Optimalisasi Pelaksanaan PIS-PK

 

SDM atau (Sumber Daya Manusia) adalah penggerak dan pelaksana dalam suatu keberhasilan program. Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan ujung tombak utama dalam pelaksanaan program. Perlunya SDM memadai untuk ketercapaian tujuan suatu program. Tak hanya pengembangan SDM yang perlu diperhatikan, namun kesejahteraan SDM memerlukan perhatian khusus. Adanya kesejahteraan dalam sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada. Salah satu aspek yang dapat menggambarkan kualitas suatu program tercermin dari hasil kinerja sumber daya manusia sebagai pelaksana program. Oleh karena itu perlu penguatan SDM sebagai wujud pencapaian kualitas kinerja yang maksimal.

Dalam upaya mencapai prioritas pembangunan kesehataa, pemerintah membentuk Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-KS) yang dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Dalam program dimuli dengan survei keluarga sehat pada setiap anggota keluarga. Dari awal program ini dimulai sejak Tahun 2006 dan salah satunya dilaksanakan di Kota Madiun yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur. Pemerintah menargetkan akan lebih luas dalam implementasi program ini guna meningkatkan pembangunan kesehatan yang baik.

Pada PIS-PK, SDM Puskesmas mereka merupakan unit pelaksana kesehatan dari Dinas Kesehatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Keberhasilan PIS-PK sangat ditentukan oleh SDM Puskesmas. Oleh karena itu diperlukan penguatan yang mutlak dilakukan untuk tercapainya tujuan program ini dengan semestinya. Setiap SDM pastinya telah memiliki job desciption yang wajib mereka selesaikan yang selama ini telah menyita waktu yang ada. Dengan adanya PIS-PK yang dibebankan kepada mereka, secara tidak langsung menjadi pekerjaan tambahan yang wajib mereka selesaikan juga. Para SDM Puskesmas harus melaksanakan survei keluarga sehat yang merupakan perwujudan pelaksanaan PIS-PK kepada setiap anggota keluarga tanpa terkecuali di wilayah kerja Puskesmas. 

Kepala puskesmas mengembangkan kebijakan untuk mengerahkan seluruh staf medis dan nonmedis untuk menyelesaikan survei karena banyaknya sasaran masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi sebuah puskesmas untuk dapat memaksimalkan berjalannya program. Sebelum melakukan survei masyarakat di lapangan, mereka mendapat pelatihan dan bimbingan. Kebijakan fleksibilitas waktu juga diterima oleh Kepala Puskesmas, Bagian Sumber Daya Manusia diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan survei di masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga melaksanakan survei di waktu senggang setelahnya atau layanan di luar jam kerja (saat selesai bekerja) atau bahkan pada saat hari libur kerja. Hal ini tentu saja menjadi beban bagi sumber daya manusia Puskesmas sehingga berdampak pada kualitas ketercapaian program.   

Faktanya saat dilapangan banyak terjadi permasalahan terkait dengan SDM. Pelaksanaan PIS-PK menjadi beban tambahan bagi SDM yang ada di puskesmas. Dengan adanya PIS-PK SDM Puskesmas merasa memiliki job tambahan dan harus menyelesaikan pekerjaan utama secara bersamaan. Hal ini dirasa masih diperlukan tambahan SDM untuk pelaksanaan PIS-PK. Adapun masalah lainya adalah kurang sepadannya pekerjaan dengan reward yang diberikan. Kurang sepadannya pekerjaan dengan reward diberikan juga membuat SDM PIS-PK akan bekerja kurang maksimal 

Di lain sisi, pelatihan dan pengarahan yang diberikan oleh dinas kurang maksimal yang membuat beberapa SDM kurang mampu memahami definisi operasional pada kuesioner PIS-PK dan hal ini pasti berdampak pada kualitas data yang dihasilkan. Masalah lain muncul yaitu kurangnya jumlah pegawai yang bisa mengoperasikan sistem olah data PIS-PK yang membuat lamanya proses input data.

SDM adalah penggerak dan pelaksana dalam suatu keberhasilan program, perlunya SDM memadai untuk ketercapaian tujuan suatu program. Salah satu aspek yang dapat menggambarkan kualitas suatu program tercermin dari hasil kinerja sumber daya manusia sebagai pelaksana program. Oleh karena itu perlu penguatan SDM sebagai wujud pencapaian kualitas kinerja yang maksimal. Fakta saat di lapangan banyak terjadi permasalahan terkait dengan SDM. Dengan adanya PIS-PK SDM Puskesmas merasa memiliki job tambahan dan harus menyelesaikan pekerjaan utama secara bersamaan. Masalah lainnya adalah kurang sepadannya pekerjaan dengan reward yang diberikan, hal itu menyebabkan SDM PIS-PK akan bekerja kurang maksimal. Selain itu masalah lain yang muncul yaitu kurangnya jumlah pegawai yang bisa mengoperasikan sistem olah data PIS-PK yang membuat lamanya proses input data.

Sebaiknya pemerintah membuka lebih banyak open recruitment pegawai dan memberikan reward yang lebih layak, serta lebih memaksimalkan pelatihan dan pengarahan yang diberikan oleh dinas agar para pegawai lebih mampu memahami definisi operasional pada kuesioner PIS-PK dan hal ini pasti berdampak pada kualitas data yang dihasilkan. 

Analisis ini dilakukan pada prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya sebagai syarat memenuhi tugas kelompok mata kuliah Perencanaan SDM dengan beberapa penulis sebagai berikut: