Proses Seleksi Dalam Sistem Politik

 

Jika kita memperhatikan didalam proses bermasayarakat bahwa terjadinya interaksi social disebabkan karea adanya kehendak dan kebutuhan untuk pemenuhan hajat hidup manusia. Hal hal yang menjadi landasan interaksi adalah meliputi persamaan Kehendak, persamaan keyakinan atau persamaan ideologi sehingga tercipta kelompok kelompok masyarakat yang majemuk yang dengan serta merta menjadikan keyakinan yang dianut dalam kelompoknya jadi standar kehidupa sehari hari, baik adat istiadat dan lain lain.

Seperti dalam teori Negara disebutkan bahwa, terciptanya suatu Negara memerlukan beberapa syarat yang antara lain adalah ada Masyarakat dan ada perjanjian masyarakat yang dibentuk dalam sebuah teori kedaulatan sebagai landasan berpijak dalam Negara secara universal. Teori kedaulatan yang terlahir dari perjanjian masyarakat akan melahirkan kewenangan kewenagan yang dipegang oleh beberapa orang dalam memerintah sistem Negar. Di Negara Indonesia sistem tata Negara seperti kita ketahui menggunakan Trias Politica dengan konsep check and balance agar sistem pemerintahan tidak dikendalikan oleh satu lembaga saja, melainkan harus ada sistem pengawasan untuk menghindari absolute power yang akan men trigger anomaly anomaly dalam melaksanakan kewenangannya.

Namun pada kenyataan nya di Negara Indonesia saat ini proses check and balance dalam sistem politik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Konsep tata Negara yang bersumber dari kodifikasi hukum yang menjadi dasar Negara kita dalam penciptaannya mengalami pasang surut yang berimbas kepada instabilitas framework dalam menjungjung nilai nilai demokrasi sebagai tujuan untuk memberikan kesejahtraan kepada masyarakat. Sistem politik di Indonesia yang berlandaskan kepada salah satu asas History menimbulkan un balance dalam penegakan sistem Negara secara keseluruhan. Jika kita perhatikan dalam pembentukan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan bisa disaksikan bahwa hiruk pikuk partai politik dalam menciptakan kekuasaan akan dihadapakan kepada tuntutan penggunaan dana besar dalam upaya menarik simpati agar ideology dalam parta partai mendapatkan pendukung yang sebanyak banyaknya.

Partai politik di Indonesia sudah mengalami pergeseran yang signifikan dari kwalitas menjadi Kwantitas, proses seleksi para pemimpin pemerintahan dalam partai politik selalu kental dengan Kolusi dan nepotisme, bargaining posisi ditentukan bukan kepada kapasitas dan kapabilitas personal, tetapi dalam seleksinya lebih didominasi oleh kekuatan dana personal untuk terjun dalam proses menjalankan suatu pemerintahan. Ini menjadi permasalahan yang sangat mendasar dalam konteks tatanan Sistem Negara.

Politik dalam sebuah Negara semestinya memiliki marwah yang kuat dalam pembentukannya, dari mulai bagaimana memastikan proses seleksi yang independent, pengisan ahli dalam bidangnya masing dan dalam penengakan sistem pemerintahan haruslah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat.

 

Mochammad Fikri Z