Kompas hari ini menurunkan berita yang menggiriskan hati saya sebagai seorang pendidik di negeri ini. Â Masih ada lebih dari 8 ribuan prodi yang belum terakreditasi.
Mau ke mana arah pendidikan di negeri ini? Â Sampai saat ini masih menggiriskan. Â Hal-hal dasar saja belum terselesaikan. Â Lalu bagaimana dengan yang lebih lanjut?
Banyak guru yang sampai saat ini bisa dan mau dibohongi dengan gelar yang sudah dinyatakan sebagai ilegal. Â Mungkin karena banyak dari guru yang malas baca informasi, sehingga pembohongan itu masih terus berlangsung dan berulang. Â Gelar M. MPd., sebuah gelar aneh yang tak ada dalam buku tentang gelar di republik negeri ini.
Menurut informasi, perguruan tinggi abal-abal yang memberikan gelar M. MPd., itu masih berjalan. Â Setelah banyak guru di sekitara Jakarta tahu tentang kebohongannya, sekarang mereka beroperasi di daerah, bahkan kabarnya hingga ke pelosok Bandung. Â Mengerikan!
Di mana letak perguruan tinggi sejenis? Â Banyak di ruko-ruko yang tak laku untuk bisnis. Â Mereka gencar menawarkan program studi kepada masyarakat. Â Ketika pendidikan tinggi mahal, maka, tawaran biaya kuliah murah akan sangat menggiurkan bagi masyarakat. Â Masyarakat sering tak tahu atau tak peduli dengan status akreditasi.
Padahal, akredtiasi sebuah program setudi adalah penunjuk pada legilatas sebuah jurusan sekaligus jaminan mutu sebuah prodi. Â Tanpa akreditasi, akan ada kemungkinan pembohongan. Â Lalu siapa bertanggung jawab?
Harusnya pemerintah yang bertanggung jawab. Â Tapi, jangankan pada urusan kualitas, urusan akreditasi yang memakan waktu begitu lama saja seperti tak pernah ada jalan keluar. Â Persingkat urusan akreditasi ini, jangan sampai ada lagi sebuah prodi hidup bertahun-tahun tanpa ada akreditasi. Â Kasihan mereka yang dibohongi. Â Pemerintah jangan beralibi sudah mewanti-wanti. Â Harus lebih dari itu semua.
Semoga menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru mampu menyelesaikan masalah ini. Â Jangan sampai korban terus berlanjut karena keabaian pemerintah.
