PKS Bicara Oligarki

Kegagalan deklarasi Anies oleh koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang seharusnya dilaksanakan bertepatan dengan hari Pahlawan, 10 November 2022 disinyalir sebagai kerasnya perebutan kursi orang nomor duanya Anies. Tapi PKS bicara lain. 

Menurut salah satu petinggi PKS dalam cuitannya mengatakan bahwa kegagalan deklarasi adalah karena mereka menolak oligarki dan pemodal besar. Mereka ingin mencari format lain agar tidak terjebak pada oligarki. 

Mungkin banyak yang tidak setuju dengan pendapat petinggi PKS mengenai penyebab kegagalan deklarasi Anies. Akan tetapi, pernyataan PKS tersebut semakin membenarkan bahwa para pemodal besar memang selalu bermain di setiap momen politik. Jangan jabatan presiden yang sangat strategis, jabatan lurah saja sudah cukup menggiurkan bagi para pemodal untuk masuk. 

Pemodal besar yang kemudian menjadi oligarki tersebut pada akhirnya memang akan menelikung banyak kebijakan dari para pejabat yang ketika naik dimodalinya untuk berpihak pada kepentingan rakyat.  Atau dengan kata lain, banyak program yang hanya menguntungkan oligarki. 

Kalau bicara pemodal, pemilihan presiden Amerika pun melibatkan pemodal besar. Hanya saja, keterlibatan pemodal besar di sana bukan sebagai penanaman modal yang pada akhirnya akan dikalkulasikan sebagai untung rugi. Sumbangan di pilpres Amerika lebih pada kesamaan ideologis antara penyumbang dengan calon presiden yang disumbangnya. 

Aturan sumbangan kampanye di sini memang sudah sangat bagus. Hanya saja dalam pelaksanaan di lapangan masih sangat amburadul. Banyak hal yang disiasati. Melanggar tapi tidak melanggar. 

Sumbangan juga diberikan bukan karena kesamaan ideologis. Ideologi para penyumbang hanyalah keuntungan yang didapat. Sehingga terkadang tampak sangat lucu sekali karena satu pemodal menyumbangkan dana kepada dua kandidat presiden yang berbeda. 

Kenapa ada yang menyumbangkan dana pada kedua kandidat kalau bukan untuk penyelamatan kepentingan diri sendiri? 

Keluhan tentang sepak terjang oligarki memang sudah disampaikan sejak pemilihan langsung 2004. Karena pemilihan langsung ternyata membutuhkan modal yang tidak sedikit. Hitungan untuk calon presiden bisa trilyun. Sedangkan gubernur dan bupati milyar. 

Kemandirian partai sendiri belum terjadi. Partai masih miskin. Karena keuangan partai yang sumbernya juga tidak jelas. Bahkan banyak diisukan bahwa sumber partai itu korupsi para kadernya. Tak ayal lagi jika banyak kader potensial sebuah partai malah dicokok KPK.