Mohon tunggu...
Mochamad Syafei
Mochamad Syafei Mohon Tunggu... Guru - Menerobos Masa Depan

Kepala SMP Negeri 52 Jakarta. Pengagum Gus Dur, Syafii Maarif, dan Mustofa Bisri. Penerima Adi Karya IKAPI tahun 2000 untuk buku novel anaknya yang berjudul "Bukan Sekadar Basa Basi".

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Harapan Besar di Pundak Heru Budi

17 Oktober 2022   13:35 Diperbarui: 17 Oktober 2022   13:43 233
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hari ini, Senin, 17 Oktober 2022, Heru Budi Hartono sudah sah menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri telah melantik Heru. 

Politikus memang membisingkan. Anies yang sudah menjadi capres juga terlihat terburu-buru dalam meresmikan sesuatu. Ada yang belum jadi pun keburu diresmikan. Hanya karena politik yang bising. 

Heru bukan orang politik. Dia berkarier sebagai PNS atau ASN. Tindakan nya selama ini terkesan kalem. Tak terlihat motif motif politik. Hingga kemudian dipilih oleh pantia akhir menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. 

Ahok juga berisik. Sebelum nya, Jokowi juga berisik. Karena mereka berpolitik. 

Jika DKI dipimpin oleh birokrat yang memang ahlinya seharusnya tidak berpolitik. Analisis dilakukan dengan cermat demi kebutuhan rakyat. 

Pembangunan juga sudah seharusnya berdasarkan kebutuhan rakyat. Yang benar-benar kebutuhan. Karena tempat selfie jelas bukan kebutuhan. Ngapain bikin begitu banyak tempat selfie sementara jumlah siswa putus sekolah termasuk tinggi? 

Sebagai seorang guru, berharap pendidikan di DKI juga diperhatikan lebih. Sebagai ibukota negara, seharusnya pendidikan DKI menjadi barometer pendidikan nasional. Tapi saat ini belum. 

Jakarta bukan hanya Sudirman dan Thamrin. Jakarta juga mereka yang di gubuk gubuk reot pinggir kali. Mereka yang tak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. 

Mungkin mereka tidak ber-KTP DKI. Tapi mereka tetap harus diperhatikan juga. Mereka juga manusia. 

Anggaran DKI cukup untuk menyejahterakan warganya. Jika tak ada mafia anggaran di DKI maka pembangunan akan semakin moncer. Bukan hanya gedung tapi juga manusianya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun