Negeri ini harus dipimpin oleh orang-orang baik. Tidak boleh tidak. Karena, dari jumlah penduduk negeri ini yang berkisar tiga ratus juta tak mungkin gak ada orang baiknya.
Dan pemilukada secara langsung jelas memberi harapan pada munculnya pemimpin pemimpin yang baik. Sebagai contoh nyata tentu Bapak Presiden Jokowi. Lahir dari bawah. Dari seorang wali kota yang baik kemudian terpilih menjadi gubernur yang baik dan pada akhirnya menjadi presiden yang baik.
Kemudian muncul nama Rismaharini, Bima Arya, Ridwan Kamil, dan Nurdin Abdullah. Ridwan Kamil dan Nurdin Abdullah beranjak dari wali kota dan bupati yang baik diharapkan banget menjadi gubernur yang baik.
Ya, Nurdin Abdullah adalah masa depan negeri ini. Sepak terjangnya selama menjadi bupati cukup menerobos hingga kancah nasional. Sehingga wajar sekali jika ketika mencalonkan diri menjadi gubernur, kemudian terpilih.
Ada harapan jika suatu saat Nurdin Abdullah akan ke Jakarta. Paling tidak bisa menggantikan kiprah orang Sulawesi di Jakarta setelah Habibie dan Jusuf Kalla.
Seharusnya seperti itu. Ada tanjakan dan tikungan yang harus dilalui oleh seorang pemimpin sebelum melabuhkan diri di tingkat nasional. Sehingga tak ada lagi pemimpin pemimpin karbitan. Tak ada lagi pemimpin nasional yang tak berdarah darah dulu.
Namun mau dikata apa. Pagi ini benar-benar menjadi duka nasional. Ketika orang yang digadang-gadang menjadi pemimpin masa depan malah ditangkap KPK.
Jika KPK yang menangkap. Apalagi tangkap tangan, maka proses panjang sudah dilaluinya. Kemungkinan besar akan menuju hotel prodeo karena bukti sudah mencukupi berdasarkan pengalaman selama ini.
Mungkinkah ada kebusukan yang akut di partai politik negeri ini?
Mungkin pertanyaan ini yang harus segera dijawab. Partai politik telah menjadi beban bagi negara. Orang baik pun menjadi busuk ketika bergabung dengan partai politik.
Padahal, isu terbaru, setiap calon peserta pemilukada harus anggota sebuah partai. Akankah negeri ini semakin amburadul karena keserakahan partai partai?
Dua menteri yang ditangkap KPK juga dua menteri dari partai politik. Oleh karena itu, tudingan terhadap partai bukan tuduhan sembarangan.
Partai politik sudah dikuasai kelompok tertentu. Bahkan oleh dinasti tertentu. Semua bermuara ke Jakarta. Sehingga partai politik di daerah tidak pernah bisa mandiri.
Beban biaya politik juga harus benar-benar dikaji. Jangan sampai orang orang baik terkontaminasi kebusukan politik negeri ini.
Selamat menikmati berita pagi ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H