Entah sampai kapan persoalan data di negeri ini dapat diselesaikan dengan baik. Masa, setiap butuh data, akan muncul hasil yang berbeda-beda bergantung kebutuhan nya untuk apa.Â
Contohnya saja data kemiskinan di suatu daerah. Jika data itu disampaikan untuk mendukung keberhasilan seorang petahana dalam persaingan pilkada, maka jumlah orang miskin di daerah tersebut cuma sedikit. Maknanya, petahana telah berhasil menghapus kemiskinan di daerah nya. Oleh karena itu, pilihlah kembali.Â
Akan tetapi, jika dibutuhkan data kemiskinan untuk bantuan sosial, maka jumlah orang miskin di daerah yang sama akan segera membengkak. Â Sehingga banyak orang dari daerah tersebut yang memperoleh bantuan.Â
Jika ada kebutuhan data lagi, maka akan terus berubah ubah sesuai kebutuhan nya untuk apa. Â Sesuatu yang tentu memprihatinkan sekali.Â
Jika sebuah kebijakan didasarkan pada data yang salah, maka otomatis kebijakan itu juga salah. Dan kesalahan kesalahan itu selalu berulang dan berulang.Â
Ada rahasia yang cukup mencengangkan kenapa data tak pernah dibuat lebih baik. Jika data valid maka koruptor yang dirugikan. Tak bisa korupsi dengan baik dan benar.Â
Selama ini korupsi dapat dilakukan dengan aman karena data selalu berubah ubah sesuai kebutuhan. Sehingga orang tak bisa mengecrk kebenarannya.Â
Contoh paling nyata adalah data penerima bansos . Sampai kapan pun akan selalu tak jelas karena ada yang berkepentingan dengan ketidakjelasan tersebut. Semakin tidak jelas, semakin aman kecurangan mereka.Â
Cara praktis untuk menghajar koruptor memang dengan data akurat. Mereka pasti akan menghalangi upaya tersebut. Akan tetapi jika kita semua membantu pemerintah dalam pengembangan data akurat, pasti bisa.Â
Sebenarnya ada harapan ketika program KTP elektronik diluncurkan. Tetapi, seperti nya hingga kini belum tercapai data tinggal yang bisa diandalkan.Â
Semoga data tunggal tersebut segera dapat terlaksana. Sehingga kecurangan Pemilu atau Pilkada juga dapat diminimalisir. Hasilnya juga dapat ditingkatkan akuntabel nya.Â
