Kondisi perekonomian mulai morat marit karena pelonggaran PSBB kemungkinan akan diundur lagi. Tapi uang pemda masih diendapkan sejumlah 170 trilyun. Â Kabar yang sangat memprihatinkan.Â
Dalam masa pandemi covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya, menurut twitt Bapak Presiden Jokowi, kita tak lagi bisa mengandalkan diri pada investasi untuk menggerakkan perekonomian. Karena investor pasti akan berhitung berribu kali untuk berinvestasi dalam ketidakpastian.Â
Lalu apa yang bisa menggerakkan ekonomi? Tak bisa tidak, ya, harus mengandalkan belanja pemerintah. Â Uang pemerintah harus dikeluarkan untuk belanja agar perekonomian kita dapat terus menggeliat.Â
Anehnya, sebetulnya bukan aneh karena sudah dikritisi beribu kali tapi belum juga mengubah mental pejabat pejabat yang duduk di kursi empuk pemda, saat ini uang pemda yang diendapkan film bank-bank mencapai jumlah yang sangat mencengangkan. Â Ada 170 trilyun uang pemda yang nganggur bank, kata twit presiden.Â
Sudah begitu banyak kritik terhadap pola penganggaran di setiap pemda. Â Mereka seperti sengaja memainkan waktu demi keuntungan pribadi. Â Walaupun menteri keuangan pun sudah mengancam dengan sanksi.Â
RAPBD sering telat disahkan dengan berbagai alasan yang lebih sering tak masuk akal. Â Bahkan terkadang ada perilaku jegal menjegal anggaran hanya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sehingga sampai batas terakhir pun, RAPBD belum bisa hilang huruf "R" nya.Â
Setelah menjadi APBD meskipun telat, muncul lagi persoalan pelaksanaan pembangunan. Mulai dari lelang dan sejenisnya.Â
Akibatnya, pembangunan sering menumpuk di bulan November dan Desember. Â Segala dikebut di akhir tahun. Tak ayal, jika kemudian banyak kebocoran di sana sini.Â
Pengendapan uang pemda juga sering dikaitkan dengan bunga nya. Â Ke mana bunga pengendapan tersebut? Banyak yang menduga jika uang tersebut dibuat bancakan oleh para pemilik kewenangan.Â
Sekarang, kondisi negeri ini benar-benar sedang jatuh. Â Tak mungkin berharap dari investor luar negeri datang bersama dollar mereka. Â Investor dalam negeri pun masih menunggu banyak kepastian.Â