Mohon tunggu...
Mochamad Syafei
Mochamad Syafei Mohon Tunggu... Guru - Menerobos Masa Depan

Kepala SMP Negeri 52 Jakarta. Pengagum Gus Dur, Syafii Maarif, dan Mustofa Bisri. Penerima Adi Karya IKAPI tahun 2000 untuk buku novel anaknya yang berjudul "Bukan Sekadar Basa Basi".

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Mereka Itu, Siapa Sih?

2 Juli 2020   20:50 Diperbarui: 2 Juli 2020   20:50 159
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Viralnya gaya seorang anggota DPR dalam bersikap kurang etis dalam sebuah sidang seharusnya tak perlu ada. DPR itu lembaga terhormat. Berisi orang orang terpilih. Orang orang yang bisa menahan emosi. 

Lalu, muncul lagi pernyataan bahwa RUU PKS bukan hanya mentah tapi juga akan dikeluarkan dari prolegnas. Semakin membuka pertanyaan pertanyaan kritis terhadap keberadaan DPR sebagai sebuah lembaga. 

Sebelumnya juga muncul UU KPK yang sangat menyakiti hati rakyat. Dan yang masih berbekas film dalam ingatan kita bersama adalah RUU HIP sebagai inisiatif DPR yang mendapat penolakan dari semua Ormas Islam. Termasuk NU dan Muhammadiyah yang selama ini terkesan moderat. 

Sehingga muncul sindiran terhadap DPR sebagai lembaga uji kelayakan terhadap pihak lain, akan tetapi dirinya sendiri tak pernah diuji kelayakan nya. Dan sindiran ini semakin terasa saat ini, ketika dari sebuah lembaga terhormat yang muncul bukan kritikan terhadap program pemerintah yang tidak bagus kemudian memberi program alternatif, akan tetapi dari lembaga ini justru muncul ke permukaan manusia manusia yang hobi nyinyir. 

Sangat sangat memprihatinkan.Bahkan ada teman guru yang langsung me-wa saya, menanyakan apakah sedang nonton tampilan seorang anggota DPR di sebuah stasiun televisi.

Ketika saya jawab, sudah lama saya tak menonton acara televisi, dia bilang bahwa barusan dia matikan televisi nya karena mual dengan sikap arogan anggota DPR tersebut dalam sebuah diskusi. 

Jika ini terus dibiarkan, maka bukan hanya DPR yang akan menerima akibat jeleknya, tapi justru demokrasi. Masyarakat akan menganggap demokrasi telah gagal karena hanya memunculkan manusia manusia tak berguna yang hanya tahu kepentingan dirinya sendiri. Seperti marah marah terhadap pihak lain, hanya untuk meminta sesuatu dan agar permintaannya diberi, sehingga model preman pun dipergunakan. 

Dan hal demikian tak boleh terjadi. 

DPR harus diperbaiki.Cara memperbaikinya ya, meningkatkan kapasitas keilmuan anggota DPR.Juga kapasitas etika nya sehingga bisa menjadi contoh dalam berucap dan berperilaku. 

Berharap terhadap partai seperti berharap dapat bulan jatuh saja. Oleh karena itu, harus ada lembaga independen untuk menguji tingkat kelayakan mereka. 

Jika mereka tidak menganggap penting RUU PKS padahal kondisi sosial semakin memprihatinkan dirasakan oleh para perempuan, maka kemungkinan ada yang salah di diri mereka. Apalagi, fi DPR banyak makhluk perempuan yang seharusnya bisa mendorong ke arah kemajuan.Atau perempuan DPR hanya perempuan sebagai jenis kelamin belaka? 

Semoga ada kesadaran lebih, kedewasaan lebih, dan keberpihakan lebih dari anggota DPR terhormat. Atau ucapan terhormat sudah salah alamat? 

Kita uji kelayakan mereka sehingga pemilu berikutnya tidak tertipu lagi. Masa tertipu berulang, kayak orang ketagihan? 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun