Bukan usul pemerintah, RUU HIP merupakan inisiatif DPR. Â Dan momen momen ketika orang sedang sibuk seperti ini yang sering dimanfaatkan DPR untuk meloloskan hasrat hasrat yang bertentangan dengan kemauan rakyat. Jadi ingat tentang KPK. Â Yang dilucuti DPR di detik-detik terakhir kekuasaan mereka (DPR).Â
Jika melihat kopian tanda tangan, maka terlihat hanya PKS dan Demokrat yang belum ikut nimbrung tanda tangan. Â Selain itu, semuanya sudah membubuhkan tanda tangan persetujuan.Â
Lalu, umat Islam, secara serentak, bersatu padu, tanpa pengecualian menolaknya. Jika Muhammadiyah dan NU sudah menolak, maka sudah dapat dipastikan semua umat Islam negeri ini menolak. Karena NU dan Muhammadiyah merupakan representasi dari Islam wasathiyah. Islam paling moderat.Â
Sehingga, partai partai politik yang tadinya sudah bertanda tangan pun langsung berbalik arah. Mereka cuci tangan. Dan mereka terselamatkan dari tuduhan tuduhan.Â
Tinggal PDIP sendirian. Terjebak di pojokan. Bingung arah yang harus dituju. Maka, semua arah melotot ke padanya.Â
Peta perpolitikan dapat terbelah kembali. Walaupun tak akan separah dulu. Â PDIP harus menjadi Nasionalis berhadapan dengan kelompok Islamis. Â Karena partai yang mengaku Nasionalis lainnya berbalik.Â
Apalagi, selama ini kelompok komunis dianggap dan dijadikan alat serang terhadap PDIP. Â Buku Ribka yang provokatif menjadi alat empuk musuh musuh PDIP untuk menggembosi PDIP. Walaupun selama ini belum terlihat hasil maksimalnya.Â
RUU HIP, bisa jadi akan kembali menjadi bahan bakar untuk kembali menyerang PDIP yang sekarang benar-benar sendirian. Â PDIP babak belur sendirian.Â
Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa pelarangan paham Komunisme dan pengajarannya sudah final. Â Karena tuduhan komunis terhadap Jokowi masih sering muncul di benak orang orang yang tak rasional. Dan, kemungkinan rembetan tuduhan akibat RUU HIP terhadap Jokowi bisa saja terjadi lagi. Tentu, kepentingan politik akan selalu mendompleng.Â
PDIP harus segera mencari jurus jitu. Karena hanya PDIP yang babak belur dalam urusan RUU HIP ini. Tuduhan sedang mengkhianati kesepakatan bersama demi kepentingan sendiri jelas akan merugikan PDIP secara politik. Â