Pada tahun kontestasi politik ini, kita sering diperdengarkan dan diperkenalkan dengan istilah “Dinasti Politik”. Istilah ini dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang hanya akan dijalankan dan diwariskan kepada kelompok kepentingan atau lingkaran keluarga penguasa saja. Dinasti Politik lebih erat kaitannya dengan sistem Kerajaan, karena biasanya kekuasaan akan diturunkan secara turun temurun dari para penguasa kepada anak-anaknya di lingkungan keluarga. Tentunya, apabila sistem dinasti politik ini diterapkan pada negara yang sedang menerapkan sistem demokrasi, maka akan menimbulkan risiko dan ancaman yang tidak sehat pada sistem demokrasi yang sedang berjalan.
Kita ketahui bersama bahwa sistem demokrasi ialah sistem pemerintahan yang kekuasaan dan keputusan politiknya dipegang oleh rakyat “Dari Rakyat Untuk Rakyat”. Tujuan dari diterapkannya sistem demokrasi yaitu untuk menciptakan proses pemerintahan dan keputusan politik yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara. Konteks keadilan dan kebebasan menjadi pilar utama dari sistem demokrasi. Pada sistem demokrasi, seluruh warga negara memiliki hak, kebebasan, dan keputusan politik yang sama di mata hukum.
Namun, dengan munculnya fenomena dinasti politik tentunya akan menimbulkan kekhawatiran, bahaya, dan ancaman serius pada esensi demokrasi. Fenomena ini akan menimbulkan ketidakefektifan pada jalannya proses roda pemerintahan. Karena dinasti politik akan menciptakan pemerintahan dengan lingkungan yang tertutup, hanya para keluarga dan individu yang memiliki hubungan keluarga dan kepentingan saja yang akan mendapatkan posisi pada pos-pos jabatan pemerintahan. Ancaman yang akan timbul dari fenomena dinasti politik dapat mencakup beberapa hal:
Menciptakan monopoli politik kekuasaan.
Monopoli politik kekuasaan tidak dapat dihindari. Ketika kekuasaan dipegang oleh keluarga dan kelompok tertentu, akan menimbulkan dominasi kekuasaan yang tidak sehat pada level politik lokal ataupun nasional. Kontrol keluarga dan kelompok kepentingan yang kuat dapat mendominasi berbagai posisi dan institusi pemerintahan, membatasi persaingan politik yang sehat. Hal ini akan mengurangi perbedaan pandangan politik sehingga tidak dapat memunculkan alternatif-inovasi baru pemerintahan dan cenderung sepakat dalam berbagai kebijakan. Seharusnya, sistem demokrasi dapat berjalan secara dinamis.
Menciptakan siklus turun-temurun tanpa memperhatikan prinsip meritokrasi.
Kekuasaan yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya dapat menimbulkan siklus yang merugikan. Budaya ketergantungan pada penerus kekuasaan akan mengancam keadilan dan hak peluang yang adil bagi seluruh warga. Publik tidak lagi memperhatikan pemimpin dari segi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, melainkan lebih kepada budaya kekuasaan turun-temurun. Tentunya, ini akan mengancam kualitas kepemimpinan dan proses demokrasi.
Meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi.
Kecenderungan dinasti politik yang berkelompok dan berkeluarga akan lebih memprioritaskan dan menentukan kebijakan yang menguntungkan para elit yang berkuasa di kelompoknya sendiri. Pada akhirnya, akan muncul oligarki yang lebih melindungi kepentingan sendiri melalui berbagai keputusan kebijakan. Keputusan politik yang diambil akan cenderung bertentangan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Akibatnya, proses ini akan memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi antara warga negara dengan para oligarki pemegang kekuasaan dinasti politik.
Melemahkan perubahan dan pengambilan keputusan secara efektif.
Perkembangan permasalahan di suatu negara tentu memerlukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan negara pada saat itu. Inovasi solusi diperlukan dalam menjawab tantangan atas masalah-masalah yang berkembang. Namun, dinasti politik dapat mempengaruhi inovasi dalam pengambilan keputusan secara efektif. Dinasti politik mengakibatkan ketidakmampuan para pengambil keputusan menghadapi tantangan baru dan kurangnya dorongan perubahan. Kualitas kepemimpinan dan melemahnya proses demokrasi akan menghambat capaian kemajuan dan perkembangan suatu negara.
Meningkatkan potensi korupsi.
Kekuasaan yang dikonsentrasikan pada sekelompok individu dan keluarga kepentingan akan mempergunakan jabatannya untuk keuntungan kelompoknya, bukan untuk kebaikan rakyat. Keuntungan yang didapatkan melalui kekuasaan akan cenderung menggunakan cara-cara yang korup. Seperti yang disampaikan oleh Lord Acton, “Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.”
Menurunkan kepercayaan publik.
Dinasti politik yang terkonsentrasi dan menguasai panggung politik akan selalu memperkokoh kekuasaan dan kepentingan kelompoknya. Pada akhirnya, publik kehilangan kepercayaan bahwa pemimpin yang memegang kekuasaan benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Hal seperti ini akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.
Dapat disimpulkan bahwa dinasti politik membawa risiko ancaman yang nyata pada sistem demokrasi. Fenomena ini dapat memperkuat tren otoritarianisme dan menghambat perkembangan demokrasi. Langkah reformasi politik, partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan demokrasi tetap berorientasi kepada kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kepada sekelompok individu atau keluarga. Hanya dengan menjaga integritas sistem demokrasi, suatu negara dapat melangkah maju sebagai negara yang kuat dan berkeadilan.
