Mohon tunggu...
M. Jaya Nasti
M. Jaya Nasti Mohon Tunggu... mantan profesional -

Hanya seorang kakek yang hobi menulis agar tidak cepat pikun

Selanjutnya

Tutup

Politik

Sudirman Said Terpojok

24 November 2015   04:57 Diperbarui: 24 November 2015   06:58 638
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pertempuran antar geng dalam kasus Freeport sedang berlangsung dengan sengit.  Setya Novanto (SN)  berhasil mendapatkan dukungan penuh dari KMP yang dipimpin oleh ARB (Golkar), Prabowo (Gerindra), Djan Farid (PPP) dan Sohibul Iman (PKS). Para petinggi KMP tersebut kecuali Sohibul Iman adalah pengusaha-pengusaha kroni yang besar dan kaya karena mendapatkan proyek-proyek pemerintah. Jadi mereka menolong SN karena sama-sama seprofesi dan sama-sama seperilaku. Mereka menutup telinga dari desakan publik agar SN mundur dari Ketua DPR.

Berkat dukungan itu, SN menjadi percaya diri. Ia bahkan berani hadir memenuhi undangan Forum Pemimpin Redaksi Media Massa, di Gedung Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015). Dalam pertemuan tersebut, Novanto mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan meminta saham dalam renegosiasi kontrak PT Freeport.

"Saya sudah jelaskan, saya tidak ada mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah lembaga yang harus kita hargai, karena beliau simbol negara, di mana saya harus hati-hati. Masalah saham, saya pastikan saya tidak pernah minta saham," ujar Novanto, saat ditemui seusai bertemu Forum Pemred, Senin sore.

Bahkan dalam sidang perdana MKD, berlagsung perdebatan sengit mengenai legal status dari Menteri ESDM Sudirman Said (SS) sebagai pelapor. Ternyata dalam UU MP3 tidak ditemukan kata menteri atau pejabat Negara yang berhak membuat pengaduan kepada MKD. Sampai sidang berakhir hari kemarin, belum dicapai kata sepakat. Kalau tidak tercapai berarti harus voting, di mana suara dari 2 anggota MKD dari Partai Demokrat menjadi penentu, berlanjut auat tidaknya sidang MKD.

Sementara itu, Sudirman Said selaku Menteri ESDM berada dalam posisi terpojok.  Hal itu disebabkan SS tidak mendapatkan dukungan politik dari KIH. Tidak ada pertemuan KIH yang menyatakan memberikan dukungan kepada  langkah SS dalam melaporkan Ketua DPR.

Politisi KIH, Effendi Simbolon misalnya sudah sangat yakin bahwa  SS punya kepentingan  dan agenda lain selain untuk Indonesia. Ia melihat ada persekongkolan antara JK, RS dan SS dalam rangka perpanjangan kontrak Freeport. Effendi sudah mempelajari secara mendalam bagaimana riwayat SS tiba-tiba muncul menjadi Menteri ESDM, suatu posisi yang sangat strategis. SS dipasang oleh geng JK, RS dan Ari Soemarno untuk menjadi Menteri ESDM,  sebagai bagian dari agenda mendapatkan proyek-proyek besar Freeport bagi grup-grup perusahaan yang mereka miliki.

Itulah sebabnya  tidak ada dukungan KIH kepada SS. Dukungan yang didapat oleh SS hanya dari segelintir politisi muda yang yakin SN bersalah. Mereka mencoba menggalang pengumpulan pendapat mosi tidak percaya kepada SN selaku Ketua DPR.  Selain itu secara sporadis ada dukungan dari publik melalui angket di media internet. 

Sementara itu secara internal dalam Kabinet Kerja, SS juga tidak mendapatkan dukungan. Hal itu terutama disebabkan pernyataan Menko Polhukam yang menyebutkan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi tidak merestui langkah SS.

Kekeliruan SS selama ini adalah karena ia tidak menciptakan teman di dalam kabinet, kecuali dengan geng JK bersama Rini Soemano (RS). Tapi dalam situasi meruncing seperti sekarang, JK  kesulitan untuk memberikan dukungan terbuka kepada SS karena bisa membahayakan posisi dan bisnisnya yang mendukung dipercepatnya perpanjangan kontrak Freeport. Apalagi RS yang telah sempat diomongi oleh Presiden Jokowi, bahwa ia akan terkena reshuffle,  tentunya mengambil sikap diam.

Sementara itu di dalam Kabinet ada dua Menko yang tidak menyukai sepak terjang SS. Selain Menko Polhukam adalah Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli (RR) yang seharusnya mereka seia-sekata, karena ESDM termasuk kementerian di bawah koordinasi Menko RR. Tetapi karena RR langsung mengkepret SS dalam kasus pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW, maka SS melawan dengan cara tidak mau hadir dalam rapat-rapat koordinasi yang selenggarakan oleh Menko RR. Bahkan SS tidak hendak mencantumkan Menko Maritim dan Sumber Daya untuk tembusan surat-surat Menteri ke luar.

Pertarungan baru saja dimulai, sekarang posisi SS terpojok. Tetapi bisa jadi ia mendapat dukungan yang lebih besar dari public melalui demo-demo  raksasa di seluruh kota besar, sehingga berhasil meme-nangkan pertarungan.  Kita lihat saja perkembangannya.®

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun