Begitu pula halnya dengan KPK,  hanya termangu-mangu melihat  rekening gendut puluhan kepala daerah, karena memerlukan bukti-bukti yang sah dan otentik. Rekening gendut itu tentu bukan dari penghasilan yang sah, tetapi dari fee dan sogokan para mafia yang mereka beri kemudahan dengan kewenangan yang mereka miliki, selaku kepala daerah. KPK kesulitan mendapatkan dan mencari alat bukti, karena bisnis para mafia didasarkan atas kepercayaan sehingga tidak memerlukan kwitansi dan sejenisnya.
Diberitakan pula bahwa KPK menemukan ada direksi BUMN yang  mendapatkan fee dari entah siapa di Singapura, sehingga ia punya rekening yang nilainya sangat fantastis. Nilai rekening yang fantastis itu tentulah bukan dari gaji dan tunjangan selaku direksi BUMN. Fee itu adalah hasil dari kerjasama dengan para mafia dalam menggarap suatu bisnis yang bersifat koruptif, menguras uang Negara atas nama proyek-proyek infrastruktur tertentu.
Pada waktu Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN, seluruh direksi BUMN diminta untuk menandatangani fakta integritas, tidak akan mela.kukan korupsi. Tetapi di era Presiden Jokowi, dengan Rini Sumarno menjadi Menteri BUMN, Â sepertinya penyakit korupsi di kalangan direksi BUMN kambuh lagi.
Jadi, sangat berat  tantangan  yang dihadapi  Presiden Jokowi. Ia memang dikenal bersih dan anti korupsi.  Tetapi jika setiap hari ia dikelilingi oleh pejabat-pejabat yang menjadi kepanjangan tangan dari para mafia ekonomi, maka pastilah ia akan gagal dalam menjalankan pemerintahan.  Indonesia akan menjadi surganya para mafia ekonomi. Negara gagal dalam menciptakan keadilan dan rasa aman bagi rakyatnya.
Sekian dulu, salam
M. Jaya Nasti
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
