Mohon tunggu...
M. Jaya Nasti
M. Jaya Nasti Mohon Tunggu... mantan profesional -

Hanya seorang kakek yang hobi menulis agar tidak cepat pikun

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Dokumen Keputusan DKP tentang Pemecatan Prabowo Bocor

10 Juni 2014   02:01 Diperbarui: 20 Juni 2015   04:28 417
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dokumen Keputusan DPK ttg Pemecatan Prabowo Bocor

Semakin terang, semakin jelas. Dokumen Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang bocor mengungkapkan dosa-dosa Prabowo, baik kepada ABRI maupun Rakyat Indonesia. Karena dosa-dosa itu, Prabowo diberhentikan dari dinas militer. Demikianlah kebenaran mulai terungkap satu-per satu.

Dosa kepada ABRI/TNI : tidak mematuhi aturan yang berlaku, melakukan operasi militer sendiri tanpa sepengetahuan atasannya, yang mencakup operasi militer di Timtim, Papua dan Aceh. Setelah melakukan operasi, Prabowo tidak melapor kepada atasannya (Panglima TNI).

Dosa kepada Rakyat : Memerintahkan Satgas Mawar melakukan penculikan terhadap puluhan aktifis. Keputusan DKP itu hanya menyebutkan korban penculikan 10 orang yang dibebaskan, yang semuanya  dalam keadaan hidup. Pada hal masih ada 13 orang lagi yang hilang yang diyakini terbunuh.

Pendukung setia Prabowo, Kivlan Zen mengakui bahwa para aktifis yang hilang itu terbunuh dan ia tahu di mana mereka dikuburkan. Anehnya,  ia menolak memberikan kesaksian kepada Komnas HAM.

Tim Sukses Prabowo kalang kabut dengan bocornya dokumen keputusan DKP ini. Nurul Arifin minta Panglima TNI bertanggung jawab. Tapi karena sudah bocor, mau apa lagi? Makanya yang benar tentunya adalah yang bersumber dari dokumen resmi, bukannya pembelaan para pendukung Prabowo yang selama ini membohongi rakyat.

Mau pilih juga  capres yang tangannya berlumuran darah? Silahkan.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun