Tepatkah Obligasi Sebagai Upaya Pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera?

Transportasi sudah menjadi hal wajib yang harus ada dalam setiap kegiatan perekonomian suatu bangsa. Kemudahan dalam mengangkut dan mendistribusikan barang dari satu tempat ke tempat lainnya telah menjadi hal yang utama dalam mendongkrak tingkat perekonomian suatu daerah. Begitu juga dengan Pulau Sumatera, adanya pembangunan jalan Tol Trans Sumatera tentunya menjadi salah satu wujud upaya pemerintah dalam meningkatkan kondisi perekonomian daerah tersebut. Jika selama ini, pembangunan lebih berorientasi pada kota-kota di Pulau Jawa maka sudah sepantasnya terdapat pemerataan pembangunan di daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

Pembangunan jalan tol ini tentunya menjadi prioritas pemerintah dikarenakan beberapa hal, antara lain :

• Diharapkan dapat membangkitkan ekonomi di Pulau Sumatera, terutama karena Sumatera merupakan penyumbang PDB nasional terbesar kedua setelah Pulau Jawa. Di sisi lain Pulau Jawa justru mengalami penurunan dalam PDB nasional.
• Agar tercipta pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.
• Mendukung terciptanya Asian Highway Network atau Jalan Asia yang disepakati pada forum United Nations di Shanghai, China.
• Dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Sumatera diharapkan menjadi gerbang utama perekonomian Indonesia untuk pasar Afrika, Asia, Eropa, serta Australia.
• Moda transportasi darat masih menjadi pilihan utama untuk mendukung kegiatan perekonomian di Pulau Sumatera dan juga merupakan sarana penghubung antar provinsi yang paling efektif dan terjangkau.

Sekedar informasi untuk Jalan Tol Trans Sumatera ini yaitu merupakan jalan sepanjang 2.048 kilometer yang akan membentang dari Banda Aceh hingga Lampung sebagai upaya untuk mendorong roda ekonomi di Pulau Sumatera. Rencananya jalan Tol Trans Sumatera ini akan terdiri dari 23 ruas yang mana 15 ruas di koridor utama dan 8 ruas di koridor pendukung. Jalan tol ini akan melintasi 9 provinsi di Sumatera antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.

Besar biaya total dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini diperkirakan akan memakan dana 360 triliun rupiah, dengan biaya total di tahap pertama sebesar 34 triliun rupiah. Dengan komposisi pinjaman dari PT Hutama Karya sebesar 880 milyar rupiah untuk tahap pertama, tentunya angka tersebut masih jauh dari dana yang seharusnya terkumpul. Oleh karena itu pemerintah juga melakukan beberapa strategi seperti subsidi silang dana-dana pembangunan tol di Pulau Jawa serta dari lembaga-lembaga keuangan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur dan juga pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Sebelum akhirnya Pemerintah memberikan mandat melalui Perpres No 117 Tahun 2015 kepada PT Hutama Karya untuk memegang proyek ini, proyek Jalan Tol Trans Sumatera ini tidak laku saat pelelangan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan hasil analisis finansial proyek ini dinyatakan tidak layak untuk dilakukan karena IRR (Internal Rate of Return) yang dirasa kurang. Walaupun banyak hambatan, menurut saya program atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat. Dengan urgensitas yang telah disebutkan diatas juga dengan hambatan yang telah disebutkan sebelumnya, penugasan BUMN (PT Hutama Karya) merupakan opsi terakhir yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar proyek Jalan Tol Trans Sumatera ini dapat berjalan. Kendala pendanaan serta kegagalan pasar dalam proyek ini membuat perlunya intervensi pemerintah di dalamnya. Namun bagaimanapun juga harapan dari kita selaku masyarakat Indonesia yaitu agar pembangunan ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Pulau Sumatera dan bukan malah menjadikan perekonomian mereka menurun serta bukan menjadi pemenuhan kepentingan pribadi golongan. Semoga lahan masyarakat yang memberikan mereka penghidupan lewat mata pencaharian yang dibebaskan juga dapat bermanfaat lebih dari yang sebelumnya.