Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terlihat bahwa penyimpangan-penyimpangan yang diuraikan adalah melanggar ketentuan pada peraturan perbankan dan terindikasi penyimpangan tersebut merupakan pelanggaran pidana. Pelanggaran-pelanggaran pidana perbankan tersebut melibatkan berbagai modus dengan pihak yang diindikasikan adalah Komisaris, Direksi dan Pegawai pada Bank Century.
Selain itu, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Indonesia memiliki fungsi pengawasan pasal 29. Pada penjelasan disebutkan bahwa “Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.”
Mengacu kepada penjelasan terkait pengawasan tersebut, Bank Indonesia bertanggungjawab setelah mengetahui berbagai penyimpangan pada Bank Century termasuk yang terindikasi tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas. Penyimpangan telah terjadi sejak sebelum terbentuknya Bank Century, (pada waktu beroperasinya Bank CIC, Bank Danpac dan Bank Pikko yang selanjutnya diakuisisi oleh Chinkara Capital), Pelaksanaan Merger sampai dengan disalurkannya FPJP dan PMS. Namun demikian pengawasan Bank Indonesia terindikasi membiarkan terjadinya berbagai penyimpangan, dan hal ini terjadi berulang-ulang tanpa melakukan melakukan tindakan yang tegas terhadap Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai termasuk pemegang saham pengendali dari Bank Century.