Menakar Kepentingan Partai dan Hak Prerogatif Presiden

Masih terngiang-ngiang pada tanggal 14 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo di hadapan pemimpin redaksi media utama di Istana Negera pernah berkata "Sudah final dan saya akan umumkan secepatnya sebelum pelantikan." Itulah yang beliau ucapkan, untuk posisi menteri yang akan membantu beliau pada Kabinet Kerja Jilid II.

Sejak saat itu mulai ramai bermunculan analisa-analisa siapa yang akan menjadi menteri dalam kabinet ini, seperti kita ketahui bersama pelantikan sudah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019. 

Kemudian sampai dengan pelantikan belum juga disampaikan siapa-siapa yang duduk dalam menteri kabinet kerja jilid II ini, muncul lagi pemberitaan, akan diumumkan pada hari Senin siang, namun sampai Senin sore belum juga akan di umumkan siapa-siapa yang duduk jadi menteri, hanya silih berganti pejabat publik, orang-orang yang hebat keluar masuk Istana, mereka adalah orang-orang yang menggunakan kemeja putih, entah apa yang di lakukan di Istana, karena ada yang menyampaikan hasil pertemuan tersebut ada juga yang tidak, disini analisa media, analisa pegiat sosial, analisa netizen berkeliaran lagi, sampai hari selasa tanggal 22 Oktober 2019 ini, silih berganti orang keluar masuk Istana, adalagi sekarang isu yang berkembang akan diumumkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019.

Sebagai mana di ketahui saat diwawancarai media, semua pimpinan partai sepakat bahwa ini adalah hak prerogatif Presiden, jadi terserah Presiden mau menunjuk siapa yang akan membantu beliau dalam bekerja lima tahun mendatang, namun apa yang terjadi, ternyata banyak partai yang tetap meminta jatah berapa orang dari partai mereka yang akan menjadi menteri, bahkan ada partai yang mematok harus sekian, bahkan ada yang menyatakan kami partai pengusung, kami harusnya dapat jatah di kabinet ini.

Saya bukan politikus, tidak mengerti jalan pikiran partai-partai, saya hanya mengerti negara ini aman, cari kerja mudah, sekolah murah, harga sandang pangan murah, tidak ada ribut-ribut dan Negara Kesatuan Republik Indonesia utuh. 

Menurut saya kalau memang posisi menteri adalah hak prerogatif Presiden ya biarlah Presiden yang menentukan siapa-siapa yang menjadi pembantunya, tidak ada hubungannya dengan usung mengusung, memang tidak menutup mata, banyak yang dari partai-partai yang ahli dan mengerti serta dapat mencari solusi untuk hal-hal yang dia kuasai, namun menurut saya suatu saat akan ada benturan dengan kepentingan partainya, apakah ikhlas partai-partai tersebut misal anggota partainya yang duduk dalam kabinet ini, tidak lagi memikirkan partainya, tetapi memikirkan sekian juta penduduk Indonesia.

Semoga hari Rabu benar sudah diumumkan dan sudah dilantik tidak molor lagi, agar Indonesia segera bangkit, bersatu untuk kemajuan bersama, bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bogor, 22102019